REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan telah menginstruksikan puskesmas-puskesmas di wilayahnya agar berkeliling memeriksa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum disantap para siswa. Hal itu guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa.
"Kami memerintahkan kepada seluruh puskesmas yang ada di sekitar SPPG, setiap pagi untuk bisa checking makanan. Jadi sebelum (MBG) di-packing, puskesmas kita berkeliling," kata Agustina seusai menghadiri acara Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis dan ASEAN ID-Nourish di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (29/4/2026).
Baca Juga
192 Siswa dan Guru di SMPN 1 Tulung Klaten Diduga Keracunan MBG
BGN Sebut Kepala SPPG Langgar Prosedur MBG Bisa Dipidana
Wagub Jateng Ungkap Alasan Ratusan Santri Demak Keracunan MBG
Menurut Agustina, praktik tersebut sudah berjalan. "Mudah-mudahan semuanya terkendali dan SPPG, ketika kedatangan puskesmas, kemudian menjadi serius dalam menjaga kesehatan makanan yang akan di-packing untuk anak," ujarnya. Acara Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis dan ASEAN ID-Nourish dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang, Duta Besar Italia untuk RI Massimilano Bertolo, dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. .rec-desc {padding: 7px !important;} Dalam sambutannya, Suardi Samiran mengakui program MBG masih menghadapi banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah daerah turut membantu pelaksanaan MBG, khususnya mengawasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). "Kami menyadari bahwa pelaksanaan program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dan ruang perbaikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas terus dilakukan secara berkelanjutan," kata Suardi. Dia meminta para kepala daerah turut aktif memantau dan mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya masing-masing. "Saya berharap kepada para pimpinan daerah, karena yang diberi makan adalah anak-anak pada wilayah tersebut, maka mohon kepada para wali kota dan bupati untuk melakukan inspeksi-inspeksi pada SPPG-SPPG yang ada di wilayah masing-masing," ujarnya. Menurut Suardi, pemerintah daerah memiliki perangkat kedinasan yang dapat terlibat dalam mengawasi pelaksanaan MBG, antara lain dinas kesehatan, pendidikan, pertanian, termasuk dukcapil. "Itu kalau mereka dilibatkan, mereka akan tahu, ini benar atau enggak sih dalam pelaksanaan kegiatan ini," ucapnya. Dia secara khusus meminta dinas kesehatan di masing-masing daerah turut memeriksa SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Mohon dibantu sekaligus diawasi, benarkah mereka sudah sesuai dengan aturan SLHS. Jangan sampai SLHS ini hanya menjadi suatu persyaratan, tapi tidak memenuhi ketentuan," ujar Suardi. Sepanjang 2026, telah terjadi sejumlah kasus dugaan keracunan MBG dari berbagai daerah di Jateng. Hampir seluruh kasus tersebut melibatkan SPPG yang telah mengantongi SLHS.
