BEKASI, KOMPAS - Pelintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera di Kota Bekasi, Jawa Barat, akan ditutup buntut kecelakaan maut KA Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik di emplasemen Stasiun Bekasi Timur. Sebagai gantinya, pembangunan jalan layang atau flyover Bulak Kapal akan dipercepat.
Ada dua insiden dalam tragedi di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu. Taksi listrik daring mogok di tengah rel pelintasan sebidang sebelum tertemper kereta rel listrik (KRL) arah Jakarta. Akibatnya, perjalanan kereta terganggu karena menunggu proses evakuasi.
Saat proses evakuasi berlangsung, KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL arah Cikarang di emplasemen Stasiun Bekasi Timur. Tabrakan menyebabkan 16 orang tewas dan 90 lainnya luka-luka hingga Kamis (30/4/2026).
Pascakecelakaan maut tersebut keberadaan pelintasan sebidang dan pembangunan flyover disorot antara lain oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, akar masalah dari kecelakaan kereta api tersebut harus diselesaikan, di antaranya keberadaan pelintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera. Keduanya rawan kecelakaan karena arus lalu lintasnya ramai dengan perjalanan kereta per 10 menit dan relnya belum jalur dwiganda.
"Salah satu solusinya memang membangun flyover (jalan layang)," ujar Tri Adhianto, Kamis (30/4/2026).
Menurut Tri, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah menyelesaikan pembebasan lahan dengan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Adapun anggaran untuk pembangunan jalan layang Bulak Kapal mencapai Rp 250 miliar.
Pemerintah pusat akan membantu kekurangan dana melalui skema Bantuan Presiden hingga Rp 220 miliar. Hal ini diutarakan Sufmi Dasco Ahmad kepada Tri Adhianto ketika meninjau kecelakaan kereta tersebut.
Dasco memintanya untuk segera bersurat kepada pemerintah pusat. Surat itu akan direspons secepatnya sehingga pembangunan dapat dilakukan tahun 2026 ini.
Menurut Tri, pembangunan jalan layang ditargetkan rampung dalam kurun 6 bulan. Pengerjaan dimulai ketika anggaran sudah beres.
"Yang paling penting adalah akar masalahnya. Maka diselesaikan flyover-nya. Pengguna jalan lebih aman, lebih nyaman, selamat, dan tentu perjalanan kereta api tidak akan terganggu karena pelintasan ditutup," kata Tri.
Tri meninjau pelintasan sebidang Bulak Kapal pada Rabu (29/4) kemarin. Pelintasan yang berada di dekat Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Kota Bekasi itu belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.
Hal serupa juga terdapat di pelintasan sebidang Ampera. Di lokasi ini, taksi listrik daring mogok dan tertemper KRL arah Jakarta persis sebelum terjadi tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4/2026) lalu.
Tri akan menempatkan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di dua pelintasan sebidang tersebut sembari menyelesaikan pembangunan jalan layang Bulak Kapal. Sebagai gambaran, pelintasan sebidang Ampera hanya berjarak sekitar 500 meter dari pelintasan sebidang Bulak Kapal. Begitu pembangunan flyover Bulak Kapal rampung, pelintasan sebidang di Ampera turut ditutup.
Tri menambahkan, pihaknya juga akan memasang pembatas dan rambu lalu lintas tambahan, serta sistem peringatan suara untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan. Sistem suara itu bekerja seperti alarm peringatan banjir yang diterapkan di Jatiasih dan Kali Lengkak. Notifikasi dini kedatangan kereta diharapkan meningkatkan kewaspadaan warga.
"Upaya ini strategi jangka pendek untuk meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang sembari menunggu rampungnya pembangunan flyover," tutur Tri.
Tri memastikan pelintasan sebidang sepenuhnya dikelola pemerintah daerah. Ia menepis anggapan bahwa pengelolaan dikuasai pihak tertentu. “Tidak ada cerita pemerintah takut atau kalah dengan pihak mana pun. Ini demi keselamatan warga,” ujar Tri.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, akan menindak pihak tertentu yang menguasai pelintasan sebidang. Pernyataan ini menjawab pertanyaan awak media.
"Tindak saja organisasi masyarakatnya. Kami tindak karena bagi saya tidak boleh di Jawa Barat ada orang menguasai sesuatu yang bukan haknya," kata Dedy.
Dedy menuturkan, Presiden Prabowo mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun untuk pembangunan flyover sebagai ganti pelintasan sebidang. Alokasinya sudah ada di Pemprov Jawa Barat dan akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah sebelum pelaksanaan teknisnya.
Hal serupa disampaikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Evaluasi dan pembenahan dilakukan menyeluruh, mulai dari teknis di lapangan, operasional hingga tingkat strategis.
Menurut Agus, sebenarnya pemerintah sudah mengidentifikasi sejak awal perihal banyaknya pelintasan sebidang. Untuk itu, langkah pencegahan segera diambil agar insiden serupa tidak terjadi lagi.
"Kami harus memastikan setiap titik pelintasan kereta itu harus ada pengamanan, ada petugas yang menjaga. Dan tentunya harus menghadirkan solusi infrastruktur," ucap Agus.
Tri Adhianto sudah menyampaikan rencana pembangunan jalan layang Bulak Kapal kepada Menko Agus Harimurti. Namun, memang masih butuh proses.
Agus mendorong percepatan pembangunan flyover sehingga tidak ada lagi pelintasan sebidang. Setelah itu, dikelola dengan baik guna menghindari kecelakaan lain di kemudian hari.
"Dan memang pada akhirnya kami berharap sektor kereta api bisa dibenahi terus-menerus, secara menyeluruh, baik sistemnya, teknologinya, tata kelolanya, kemudian respons bahaya untuk situasi yang memang membutuhkan keputusan dan tindakan yang cepat," tutur Agus.
Kementerian Perhubungan, lanjut Agus, juga sudah menyiapkan kebijakan dan peta jalan jalur dwiganda untuk meningkatkan layanannya. Hal ini akan menjadi bagian dari evaluasi dan pembenahan untuk tata kelola perkeretaapian yang lebih baik.
