Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan mengatakan perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini merupakan bentuk konsolidasi kekuatan.
Syahganda dalam diskusi Reshuffle Kabinet: Konsolidasi Kekuasaan atau Optimalisasi Kinerja? di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat posisi Presiden di tengah pengaruh kekuasaan yang ingin menghancurkan Indonesia.
“Kalau disebut konsolidasi, ya, pasti konsolidasi. Kenapa Presiden butuh konsolidasi? Karena pertarungan dia terhadap oligarki … terhadap kekuasaan-kekuasaan yang menghancurkan Indonesia, baik dari dalam maupun luar,” kata dia.
Dia mengatakan dalam pandangan Prabowo, saat ini masih terdapat kekuatan yang tidak terlihat, tetapi mampu mengendalikan jalan negara atau disebut dengan istilah “deep state”.
“Deep state itu, menurut Prabowo, adalah kekuatan-kekuatan yang dia itu tidak kelihatan di dalam permainan negara, tapi dia bisa mengendalikan negara. Itu baik secara lokal maupun secara internasional,” ucapnya.
Untuk menghadapi itu, Syahganda menilai perlu kekuatan konsolidasi melalui reshuffle kabinet. Langkah ini, kata dia, juga tampak dari keputusan Presiden memasukkan aktivis Jumhur Hidayat ke dalam kabinet, yakni sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Menurut dia, Prabowo membutuhkan sosok yang memiliki basis massa dan integritas kuat untuk menghadapi kekuatan tersembunyi. Ia menyebut keputusan Presiden ini merupakan langkah untuk membangun “persekutuan” ideologis.
“Mengambil Jumhur ke dalam lingkungan rezim itu pasti untuk kepentingan Prabowo melakukan penguatan, persekutuan, agar energi mereka dalam teori fisika itu adalah bagaimana resultan antara Jumhur yang mewakili satu kelompok progresif, ideologis, revolusioner bertemu dengan Presiden Prabowo yang juga revolusioner,” katanya.
Sementara itu, pakar ilmu pemerintahan, Anton Permana, yang juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu mengatakan, dalam sistem politik di Indonesia, reshuffle merupakan mekanisme untuk menjaga stabilitas.
“Karena tidak ada politik dominan, maka terjadilah yang namanya koalisi. Kalau bahasa sederhana kita terjadilah kompromi-kompromi politik agar terjadilah stabilisasi dalam menjalankan roda pemerintah,” ucapnya.
Diketahui, Presiden Prabowo melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4). Ini merupakan reshuffle kelima sejak Prabowo menjabat.
Dalam perombakan itu, Prabowo melantik aktivis Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan pejabat sebelumnya, Hanif Faisol. Dalam kesempatan yang sama, Hanif Faisol dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain itu, Presiden juga melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat 2021–2023 Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Qodari yang dalam kesempatan itu ikut dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Turut dilantik Presiden, yakni Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan 2024–2025 Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi serta Menteri P2MI 2024–2025 Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia.
Baca juga: Jumhur jadi menteri, Presiden KSPSI: Ini kehormatan bagi buruh
Baca juga: Dudung Abdurachman siap jadi penghubung masyarakat dan pemerintah
Syahganda dalam diskusi Reshuffle Kabinet: Konsolidasi Kekuasaan atau Optimalisasi Kinerja? di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat posisi Presiden di tengah pengaruh kekuasaan yang ingin menghancurkan Indonesia.
“Kalau disebut konsolidasi, ya, pasti konsolidasi. Kenapa Presiden butuh konsolidasi? Karena pertarungan dia terhadap oligarki … terhadap kekuasaan-kekuasaan yang menghancurkan Indonesia, baik dari dalam maupun luar,” kata dia.
Dia mengatakan dalam pandangan Prabowo, saat ini masih terdapat kekuatan yang tidak terlihat, tetapi mampu mengendalikan jalan negara atau disebut dengan istilah “deep state”.
“Deep state itu, menurut Prabowo, adalah kekuatan-kekuatan yang dia itu tidak kelihatan di dalam permainan negara, tapi dia bisa mengendalikan negara. Itu baik secara lokal maupun secara internasional,” ucapnya.
Untuk menghadapi itu, Syahganda menilai perlu kekuatan konsolidasi melalui reshuffle kabinet. Langkah ini, kata dia, juga tampak dari keputusan Presiden memasukkan aktivis Jumhur Hidayat ke dalam kabinet, yakni sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Menurut dia, Prabowo membutuhkan sosok yang memiliki basis massa dan integritas kuat untuk menghadapi kekuatan tersembunyi. Ia menyebut keputusan Presiden ini merupakan langkah untuk membangun “persekutuan” ideologis.
“Mengambil Jumhur ke dalam lingkungan rezim itu pasti untuk kepentingan Prabowo melakukan penguatan, persekutuan, agar energi mereka dalam teori fisika itu adalah bagaimana resultan antara Jumhur yang mewakili satu kelompok progresif, ideologis, revolusioner bertemu dengan Presiden Prabowo yang juga revolusioner,” katanya.
Sementara itu, pakar ilmu pemerintahan, Anton Permana, yang juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu mengatakan, dalam sistem politik di Indonesia, reshuffle merupakan mekanisme untuk menjaga stabilitas.
“Karena tidak ada politik dominan, maka terjadilah yang namanya koalisi. Kalau bahasa sederhana kita terjadilah kompromi-kompromi politik agar terjadilah stabilisasi dalam menjalankan roda pemerintah,” ucapnya.
Diketahui, Presiden Prabowo melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4). Ini merupakan reshuffle kelima sejak Prabowo menjabat.
Dalam perombakan itu, Prabowo melantik aktivis Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan pejabat sebelumnya, Hanif Faisol. Dalam kesempatan yang sama, Hanif Faisol dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain itu, Presiden juga melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat 2021–2023 Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Qodari yang dalam kesempatan itu ikut dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Turut dilantik Presiden, yakni Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan 2024–2025 Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi serta Menteri P2MI 2024–2025 Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia.
Baca juga: Jumhur jadi menteri, Presiden KSPSI: Ini kehormatan bagi buruh
Baca juga: Dudung Abdurachman siap jadi penghubung masyarakat dan pemerintah
