Pantau - Ribka Haluk meminta pemerintah daerah di Provinsi Papua mengendalikan belanja pegawai guna menjaga kesehatan fiskal daerah dalam Musrenbang RKPD 2027 yang digelar secara daring di Kota Jayapura.
Belanja Pegawai Masih Tinggi di Sejumlah DaerahIa menegaskan bahwa batas maksimal belanja pegawai telah ditetapkan sebesar 30 persen dari total APBD agar struktur anggaran tetap sehat.
"Kami telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD, hal ini agar struktur APBD tetap sehat. Dan jika melampaui, daerah bisa mengalami tekanan fiskal bahkan berisiko pada penurunan transfer pusat," ungkapnya.
Berdasarkan data, porsi belanja pegawai di sejumlah daerah di Papua masih tinggi hingga mencapai sekitar 42,51 persen dari total belanja daerah.
Rinciannya meliputi Kabupaten Jayapura sebesar 44,53 persen, Kabupaten Kepulauan Yapen 45,15 persen, dan Kota Jayapura 47,91 persen.
Ribka menyatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena belanja pegawai seharusnya tidak mendominasi anggaran daerah.
Jika tidak dikendalikan, alokasi anggaran untuk pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berkurang.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan penataan belanja secara efisien dan selektif, termasuk dalam rekrutmen ASN dan pemberian tambahan penghasilan pegawai.
Selain itu, optimalisasi anggaran harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar berdampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah pusat juga akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel.
Dengan pengendalian belanja pegawai, diharapkan ruang fiskal daerah dapat diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Pemda Tekan Beban ASNSementara itu, Mathius D Fakhiri menyatakan pemerintah daerah terus melakukan langkah strategis untuk menekan beban belanja pegawai.
"Upaya ini dilakukan seiring dengan kondisi fiskal yang terbatas serta kebutuhan untuk memperluas ruang belanja pembangunan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengendalian belanja pegawai dilakukan secara bertahap dan terukur.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penataan ulang data ASN secara menyeluruh.
Penataan tersebut mencakup verifikasi keberadaan pegawai aktif untuk memastikan tidak ada ASN yang tidak menjalankan tugas.
Jika ditemukan ASN tidak aktif atau berada di luar daerah tanpa kejelasan, hal tersebut akan dilaporkan ke Kementerian PANRB untuk ditindaklanjuti.
"Dan kebijakan kami juga pada tahun ini tidak membuka penerimaan pegawai sebagai upaya menahan laju peningkatan jumlah ASN, mengingat beban belanja pegawai saat ini sudah cukup tinggi," tegasnya.
