Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menginstruksikan pemda-pemda untuk mengecek kondisi tempat-tempat penitipan anak (daycare) di daerahnya masing-masing guna mencegah kekerasan terhadap anak.
"Kami juga meminta kepada pemda-pemda yang lain untuk melakukan pengecekan tentang kondisi daycare yang ada di daerah masing-masing," kata Menko PMK Pratikno usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis.
Ia juga mengajak semua pihak antar kementerian/lembaga, pemda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap anak melalui perannya masing-masing.
"Saya mengajak semua pihak, semua lintas K/L, pemerintah daerah, KPAI, organisasi sosial, organisasi pendidikan, keagamaan untuk bersama-sama bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak sebaik mungkin," kata Pratikno.
Baca juga: Pemerintah bentuk gugus tugas kawal perbaikan tata kelola daycare
Rapat tingkat menteri tersebut membahas sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola daycare.
"Kami sudah membahas, banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan, mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif-disinsentif," kata Pratikno.
Rapat tersebut diadakan pascaterungkapnya kasus kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di DI Yogyakarta.
"Rapat tingkat menteri ini bukan hanya merespons kasus itu, tetapi yang lebih penting juga adalah perbaikan tata kelola penjaminan mutu layanan ke depan," kata Pratikno.
Rencananya, pemerintah akan segera membentuk gugus tugas untuk mengawal upaya perbaikan tata kelola daycare.
Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Baca juga: Anggota DPR usul gelar razia nasional berantas "daycare" tanpa izin
Baca juga: Komisi X DPR minta dosen PTN terkait kekerasan daycare dinonaktifkan
"Kami juga meminta kepada pemda-pemda yang lain untuk melakukan pengecekan tentang kondisi daycare yang ada di daerah masing-masing," kata Menko PMK Pratikno usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis.
Ia juga mengajak semua pihak antar kementerian/lembaga, pemda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap anak melalui perannya masing-masing.
"Saya mengajak semua pihak, semua lintas K/L, pemerintah daerah, KPAI, organisasi sosial, organisasi pendidikan, keagamaan untuk bersama-sama bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak sebaik mungkin," kata Pratikno.
Baca juga: Pemerintah bentuk gugus tugas kawal perbaikan tata kelola daycare
Rapat tingkat menteri tersebut membahas sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola daycare.
"Kami sudah membahas, banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan, mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif-disinsentif," kata Pratikno.
Rapat tersebut diadakan pascaterungkapnya kasus kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di DI Yogyakarta.
"Rapat tingkat menteri ini bukan hanya merespons kasus itu, tetapi yang lebih penting juga adalah perbaikan tata kelola penjaminan mutu layanan ke depan," kata Pratikno.
Rencananya, pemerintah akan segera membentuk gugus tugas untuk mengawal upaya perbaikan tata kelola daycare.
Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Baca juga: Anggota DPR usul gelar razia nasional berantas "daycare" tanpa izin
Baca juga: Komisi X DPR minta dosen PTN terkait kekerasan daycare dinonaktifkan
