Singgung Konflik Agraria, DPR Targetkan One Map Policy Sebagai Solusi

Jakarta: Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menegaskan kesejahteraan kaum pekerja memiliki keterkaitan erat dengan akses terhadap tanah sebagai fondasi utama kehidupan. Dewi menyatakan pemenuhan hak-hak buruh tani, nelayan, dan masyarakat adat hanya bisa terwujud melalui reforma agraria sejati yang berkeadilan.

Ia menekankan tanpa adanya pemenuhan hak dasar atas tanah, ketimpangan dan kemiskinan akan terus membayangi masyarakat agraris. Oleh karena itu, redistribusi lahan secara nyata menjadi tuntutan mutlak, guna menjamin kepastian ekonomi para pekerja di masa depan.

"Tenaga kerja dan tanah itu merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika tanah dikuasai oleh segelintir kelompok, maka yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi hak bagi petani serta masyarakat agraris," kata Dewi Kartika, saat mediasi bersama pimpinan DPR RI di Gedung Parlemen, Jumat, 1 Mei 2026.

Merespons hal tersebut, pimpinan DPR RI menyatakan tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap desa-desa di kawasan hutan yang selama ini kesulitan mendapatkan akses hak-hak dasar mereka. DPR juga sedang melakukan sinkronisasi serta inventarisasi terhadap redistribusi aset, baik di kawasan hutan maupun wilayah yang sedang bersengketa.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Foto: Tangkapan Layar

Pihak parlemen menegaskan muara dari seluruh upaya ini adalah implementasi kebijakan satu peta atau One Map Policy terkait pertanahan nasional. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk meminimalisasi tumpang tindih lahan dan memastikan kejelasan status hukum bagi tanah-tanah rakyat.

"Makanya kita sedang menyelesaikan mendata semua desa yang ada di kawasan hutan dan masyarakatnya. Nah ini kita sedang sinkronkan. Memang muara kita nanti itu adalah One Map Policy, jadi kita ingin ada kebijakan satu peta terkait dengan soal pertanahan," kata Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.