tvOnenews.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan Tangsel One dan Helita sebagai pintu masuk baru pelayanan publik digital. Lewat WhatsApp, 441 layanan publik akan diintegrasikan bertahap. Inovasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi, kedaulatan data, dan perubahan cara pemerintah berinteraksi dengan warga.
Pada mulanya, pelayanan publik identik dengan ruang tunggu, loket, nomor antrean, berkas yang harus dibawa, dan jam kerja kantor. Warga datang, bertanya kepada petugas, lalu berpindah dari satu meja ke meja lain untuk memastikan syarat layanan yang dibutuhkan sudah benar. Namun, di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Kamis, 30 April 2026, cara lama itu mulai digeser pelan-pelan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkenalkan sebuah wajah baru pelayanan publik digital: Tangsel One dan Helita — Helo Kita Tangsel.
Inovasi itu tidak dimulai dari aplikasi yang harus diunduh. Tidak pula dimulai dari halaman situs yang harus diingat satu per satu. Ia dimulai dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan hampir semua pengguna ponsel: percakapan.
Lewat Helita, warga cukup membuka WhatsApp, memulai chat, lalu menyampaikan kebutuhan layanan. Dari sana, sistem akan membantu memberi informasi, menjawab pertanyaan, mengarahkan kanal yang sesuai, hingga secara bertahap membantu proses layanan publik yang dibutuhkan.
Bagi Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, kemudahan itulah yang ingin ditawarkan kepada masyarakat. Pemerintah, menurut dia, tidak boleh hanya hadir dalam bentuk kantor fisik. Pemerintah juga harus hadir di ruang digital, di genggaman warga, kapan pun mereka membutuhkan.
“Jadi nggak usah mendownload aplikasi yang lain, cukup Helo Kita dimasukin dalam daftar WhatsApp handphone kita. Mau nanya apa aja, mau pelayanan publik apa aja, nanti akan bisa dilayani oleh Helita ini,” ujar Benyamin seusai peluncuran.
Tangsel One hadir sebagai respons atas banyaknya kanal layanan publik yang selama ini tersebar di berbagai perangkat daerah. Bagi pemerintah, setiap kanal mungkin dibangun untuk menjawab kebutuhan tertentu. Namun bagi masyarakat, terlalu banyak pintu layanan kerap menimbulkan kebingungan baru.
