jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5) demi memperingati May Day.
Sedikitnya ribuan peserta aksi dari GEBRAK mendatangi Gedung DPR dengan membawa sejumlah tuntutan.
BACA JUGA: Prabowo Bakal Bangun Kota Baru untuk Buruh, Ada Rusun hingga Day Care
Sejumlah perwakilan GEBRAK pun diterima pimpinan DPR RI seperti Sufmi Dasco Ahmad hingga Cucun Ahmad Syamsurizal untuk menyampaikan langsung tuntutan.
Satu di antaranya, mereka menuntut DPR segera membahas UU Ketenagakerjaan sebagai amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan berpihak ke buruh.
BACA JUGA: May Day 2026: PDIP Tegaskan Buruh Bukan Tumbal Krisis Ekonomi
Perwakilan GEBRAK mengaku tidak mau UU Ketenagakerjaan malah menuai reaksi berupa uji materi ke MK.
"Kami tidak ingin pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru tersebut artinya mubazir juga buat kawan-kawan buruh," demikian perwakilan organisasi tersebut.
BACA JUGA: Momen Prabowo Melemparkan Kemeja Seusai Berorasi pada Hari Buruh di Monas
Kedua, GEBRAK menuntut reformasi sistem pengupahan di Indonesia, sehingga tak terjadi disparitas jauh gaji pekerja dari suatu daerah ke tempat lainnya.
Berikutnya, GEBRAK menuntut jaminan kepastian kerja di tengah ketidakpastian global yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
GEBRAK juga menuntut pemerintah bisa menetapkan status pekerja pengemudi daring atau ojek online (ojol) bukan sebagai mitra aplikator semata.
"Jadi supaya tidak mitra, karena kalau mitra yang kami tahu selama ini, ya, masih secara sepihak ditentukan oleh pihak aplikator," demikian pernyataan perwakilan GEBRAK.
Kelima, GETuntutan Demonstrasi Buruh di DPR, Singgung UU Ketenagakerjaan & Reformasi PengupahanBRAK menuntut dilakukannya ratifikasi Konvensi ILO 188 dan ILO 190 yang masing-masing berkaitan dengan pekerja perikanan serta kasus pelecehan di dunia kerja.
Terakhir, GEBRAK dalam demonstrasi pada May Day atau Hari Buruh Internasional menuntut pemerintah dan semua pihak menjaga ruang demokrasi tetal sehat.
"Artinya soal demokrasi ini harapan kami tetap terus dijaga jangan lagi terulang kriminalisasi aktivis-aktivis gerakan dari serikat buruh, petani atau bahkan ke mahasiswa," demikian kata perwakilan organisasi tersebut. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Resmi Bentuk Satuan Mitigasi PHK, Klaim Jamin Nasib Buruh
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
