HARIAN FAJAR, MAKASSAR — Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sulsel kembali menggelar Ekspo REI 2026 sebagai upaya mendorong penjualan properti sekaligus mendukung program nasional pembangunan perumahan.
Pameran ini berlangsung di Mal Ratu Indah pada Jumat hingga Minggu, 1–3 Mei 2026. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan ke-31 ini menghadirkan 34 stan yang terdiri dari pengembang, perbankan, hingga penyedia material bangunan.
“Hari ini ada 34 booth, mencakup developer, perbankan, material, dan perumahan,” ujar Marketing and Business Development Dayakrea Mega Pradana, Alamsyah, pada Jumat, 1 Mei 2026.
Menurut Alamsyah, pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan tiga juta rumah. Pada tahun ini, fokus utama diarahkan pada segmen komersial, khususnya di Kota Makassar yang dinilai memiliki pertumbuhan pasar properti yang cukup dinamis.
Ketua DPD REI Sulsel, Sudarman Supardi, menegaskan bahwa Ekspo REI merupakan agenda strategis organisasi dalam mempertemukan pengembang dengan konsumen. Seluruh peserta pameran, kata dia, merupakan anggota REI Sulsel.
“Ini merupakan ekspo REI yang ke-31. Kegiatan ini berfokus pada pameran produk sekaligus menjadi wadah penjualan. Pameran ini juga bagian dari upaya untuk mengurangi backlog perumahan di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Senada dengan Sekretaris DPD REI Sulsel, Khoiruman, menyoroti besarnya tantangan sektor perumahan pada 2026 seiring target ambisius pemerintah dalam program pembangunan rumah subsidi.
Di tingkat daerah, REI Sulsel menargetkan pembangunan hingga 30 ribu unit rumah per tahun. “Untuk mencapai target tersebut, kami harus menggandeng berbagai pihak, termasuk penyelenggara expo seperti Debindo yang sudah berpengalaman. Kami optimistis expo ini dapat menarik minat end user dan memberikan kepuasan bagi para pengembang,” ujarnya.
Ekspo REI 2026 diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor properti di Sulawesi Selatan, sekaligus memperkuat sinergi antara pengembang, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam menjawab kebutuhan hunian yang masih tinggi di daerah tersebut.(ams)
