Tragedi di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut nyawa enam belas penumpang perempuan (update per 30/04/26) meninggalkan duka mendalam sekaligus pelajaran pahit tentang bagaimana kita mengelola keselamatan publik. Kita semua tentu berharap agar kejadian memilukan ini seharusnya menjadi momentum titik balik bagi perbaikan sistem transportasi kita secara keseluruhan.
Sesaat setelah peristiwa itu, polemik sempat memuncak ketika muncul usulan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, untuk memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian, sementara gerbong paling ujung (depan dan belakang) diisi oleh penumpang laki-laki.
Belakangan, Menteri PPPA dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf, seraya mengakui bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Walau demikian, polemik yang ditinggalkan tetap penting kita ulas—tidak untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Jika banyak ulasan berfokus pada perspektif komunikasi krisis, tulisan ini mencoba mengupasnya dari sudut komunikasi multikultural—meskipun tentu banyak irisan di antara keduanya.
Sebagai laki-laki, sebagai pengajar Komunikasi Multikultural, sekaligus sebagai bagian dari pemerintah, sejak awal saya merasa ada yang sangat keliru—bukan saja kurang tepat—dari pernyataan tersebut. Usulan ini bukan sekadar urusan teknis posisi gerbong atau “salah ucap” semata, melainkan juga potret nyata bagaimana komunikasi kebijakan kita sering kali gagal memahami kerentanan warganya sendiri.
Dalam bahasa yang lebih tegas, ini adalah kebangkrutan empati. Dengan diksi yang lebih puitik: ini adalah cermin dari cara berpikir yang terjebak dalam solusi kosmetik saat menghadapi kegagalan sistemik. Tiga pilihan diksi bermakna serupa ini saya hadirkan semata-mata untuk mengakomodasi berbagai selera berbahasa dan orientasi budaya kita yang beragam.
Benturan Antara Safety dan SecurityDalam studi komunikasi multikultural, kita mengenal perbedaan antara safety (keselamatan fisik) dan security (keamanan sosial). Jika yang terjadi dalam tragedi kelam tersebut adalah benturan antargerbong, yang terjadi setelahnya—dalam usulan kocok ulang rangkaian gerbong—adalah benturan antara kedua konsep ini.
Bagi penumpang perempuan, Gerbong Khusus Wanita (GKW) di ujung rangkaian bukan sekadar pilihan posisi, melainkan juga sebuah kontrak sosial untuk mendapatkan keamanan dari pelecehan seksual dan potensi kriminalitas lainnya—sebab musababnya demikian.
Ketika posisi tersebut ingin digeser ke tengah demi alasan keselamatan dari tabrakan, muncul sebuah dilema yang tidak adil. Perempuan seolah diminta memilih: menghindari risiko maut yang sewaktu-waktu, atau menyerahkan kedaulatan tubuh mereka pada risiko pelecehan harian di tengah rangkaian yang cair dan sulit diawasi. Kebijakan publik yang sehat tidak seharusnya memaksa satu kelompok rentan untuk mempertukarkan satu jenis trauma dengan trauma lainnya.
Bahaya Komunikasi Zero-Sum GameSecara teoretis, pernyataan ini terjebak dalam pola zero-sum game—sebuah situasi di mana keuntungan satu pihak dianggap harus dibayar oleh kerugian pihak lain. Dengan mengusulkan laki-laki mengisi area "titik hancur" di ujung, negara—direpresentasikan oleh menteri—tanpa sengaja mengirimkan pesan bahwa nyawa laki-laki memiliki nilai yang lebih rendah atau bisa dikorbankan demi keselamatan kelompok lain.
Narasi "laki-laki sebagai bumper" karena dianggap lebih “tangguh” menghadapi benturan justru merusak semangat kesetaraan. Keselamatan seharusnya bersifat inklusif dan universal. Jika kita hanya sibuk mengatur siapa yang harus menanggung dampak benturan paling keras, kita sebenarnya sedang melakukan normalisasi terhadap kegagalan sistem keselamatan itu sendiri.
Penting untuk kita ingat bahwa tugas negara dalam melindungi dan memberdayakan perempuan bukan berarti harus mendiskreditkan laki-laki. Prinsip kesetaraan gender tidak bekerja dengan cara mengadu domba kerentanan seperti itu. Perjuangan kesetaraan justru ingin memastikan semua orang mendapatkan hak dasar yang sama, termasuk hak atas rasa aman.
Memangkas Jarak Kekuasaan (Power Distance)Secara kultural, polemik ini juga menunjukkan persoalan klasik, yaitu tantangan dalam aspek power distance (jarak kekuasaan). Kita di Indonesia memiliki kecenderungan jarak kekuasaan yang tinggi, di mana kebijakan sering kali bersifat top-down—lahir dari atas tanpa selalu mendengar dari bawah.
Ketika sebuah usulan muncul begitu saja tanpa mendengar suara mereka yang berdesakan di dalam kereta, kebijakan itu akan terasa hambar dan kaku. Seolah-olah hanya melihat manusia sebagai angka dan prosedur teknis, sembari tanpa sadar mengabaikan rasa cemas serta martabat manusia—baik laki-laki maupun perempuan—yang berada di tingkat bawah.
Ada celah antara logika teknis pembuat kebijakan dengan pengalaman nyata para penumpang—mereka yang berdesakan di gerbong, yang berdiri tanpa ruang, merasakan langsung kecemasan di setiap perjalanan.
Komunikasi multikultural yang efektif menuntut pemegang mandat untuk meruntuhkan sekat hierarki tersebut. Kita butuh dialog yang setara agar kebijakan tidak lagi dirasakan sebagai "titah" yang mengabaikan suara akar rumput, tetapi solusi bersama yang memanusiakan semua.
Pengakuan khilaf dan pernyataan maaf dari menteri adalah langkah awal yang baik untuk memangkas atau setidaknya menjembatani jarak tersebut.
Red Herring: Mengalihkan Dosa Sistem ke Posisi DudukPelajaran komunikasi paling krusial dari polemik ini adalah fenomena red herring—teknik pengalihan isu. Perdebatan panas tentang "laki-laki di ujung vs perempuan di tengah" berpotensi menggeser perhatian publik dari akar masalah yang sebenarnya: kegagalan infrastruktur.
Publik yang seharusnya menuntut pertanggungjawaban atas sistem perhubungan, ketersediaan armada, dan pengamanan perlintasan sebidang justru bisa terjebak dalam konflik horizontal antargender.
Padahal dalam komunikasi multikultural, kebijakan harus inklusif. Tidak boleh ada satu pun bagian dari kereta—depan, tengah, maupun belakang—yang dianggap "layak" untuk hancur. Mengatur siapa yang lebih dulu ditabrak tidak sedang menyelesaikan masalah, tetapi sedang mengelola maut.
Laki-laki—sebagai sesama pengguna transportasi—juga berhak atas jaminan keselamatan yang sama, bukan justru dijadikan tumbal atas kegagalan sistem.
Dari Kebijakan Teknis Menuju Empati KulturalSebagai bagian dari pemerintah, saya percaya bahwa komunikasi krisis yang baik membutuhkan cultural humility atau kerendahan hati budaya. Kita harus memahami bahwa bagi masyarakat urban, transportasi publik adalah urusan martabat, bukan sekadar urusan logistik.
Pernyataan menteri—meski berniat melindungi—terasa "dingin" karena seakan-akan hanya melihat manusia sebagai variabel posisi dalam simulasi kecelakaan. Kita butuh komunikasi yang lebih human centric—yang mengakui bahwa maut tidak mengenal gender, dan keamanan dari pelecehan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar atas nama efisiensi.
Langkah Menteri PPPA yang mengakui ketidaktepatan pernyataannya adalah awal yang baik untuk memulai dialog yang lebih jujur. Tugas pemerintah bukan untuk memindah-mindahkan titik penderitaan penumpang. Kita tidak butuh "gerbong tumbal". Kita butuh kepastian bahwa sistem kereta api kita aman—dari masinis hingga lampu paling belakang sekali pun.
Maka, mari berhenti berdebat tentang siapa yang harus menanggung risiko tabrakan lebih besar. Sebagai laki-laki, sebagai pendidik, dan sebagai abdi negara, saya mengajak kita semua untuk menuntut hal yang lebih fundamental: hak untuk pergi-pulang dengan selamat bagi setiap warga negara, tanpa perlu ada syarat dan tanpa perlu mengorbankan siapa pun. Memastikan hak itu terpenuhi adalah tanggung jawab mutlak pemerintah.
