JAKARTA, KOMPAS.com- DPR RI berencana membentuk command center di bawah Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria untuk mempercepat penanganan konflik agraria di berbagai daerah.
Command center itu disiapkan sebagai saluran cepat menerima laporan konflik pertanahan dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dan dimitigasi.
Baca juga: Dasco Sebut Bakal Ada Perwakilan Buruh di Satgas PHK Bentukan Prabowo
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan command center akan berada di bawah Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria, dan akan diperkuat dengan keterlibatan Komisi III DPR RI.
“Kalau nanti dibentuk semacam command center, begitu kayak kemarin kan kalau kita dapat informasinya, kita juga responsnya cepat supaya bisa dilakukan mitigasi-mitigasi yang dianggap perlu,” ujar Dasco saat menerima audiensi massa buruh dalam aksi May Day di depan Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026).
Baca juga: Janji Prabowo di May Day: Daycare untuk Anak Kaum Buruh Hingga Potongan Ojol 8 Persen
Dasco mengatakan, selama ini DPR kerap terlambat menerima informasi terkait konflik agraria yang terjadi di lapangan.
Misalnya, ketika terjadi penangkapan hingga konflik antara perusahaan dan masyarakat, khususnya petani.
Baca juga: Dasco: Masalah Upah hingga Outsourcing Bisa Lapor ke Satgas PHK
“Kalau kemudian tidak dapat informasi kayak kemarin yang waktu kita diinfokan, kami tidak tahu bahwa ada terjadi kejadian di lapangan, ada mungkin penangkapan, ada kemudian, ya, masalah antara perusahaan-perusahaan dengan apa namanya, petani,” kata dia.
Dasco menambahkan, Pansus Reforma Agraria pada masa sidang berikutnya akan langsung dikendalikan oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
Salah satu fokus pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah inventarisasi persoalan agraria yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
“Jadi jangan kapok (pembela reforma agraria). Kita mesti duduk sekali lagi, tolong dilakukan inventarisasi mana-mana yang urgen untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Dasco.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pembentukan command center diharapkan dapat menjadi saluran cepat untuk menerima laporan konflik agraria dari masyarakat.
“Tadi Pak Dasco sudah menyampaikan kita akan membuat command center ya nanti itu bisa sampaikan informasi bisa langsung ditindaklanjuti,” ujar Saan.
Baca juga: Habiburokhman: Komisi III Siap Jadi Penjamin Aktivis Buruh yang Ditahan
Menurut dia, Pansus Reforma Agraria saat ini masih menyusun desain kebijakan reforma agraria secara menyeluruh, sekaligus menginventarisasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Saan mengungkapkan, salah satu fokus yang tengah diselesaikan adalah pendataan desa-desa yang berada di kawasan hutan dan terdampak keterbatasan akses terhadap hak dasar.
“Kemarin kita baru menyelesaikan terkait dengan soal desa-desa yang ada dalam kawasan hutan dan itu berdampak terhadap penduduk juga masyarakat yang itu kehilangan banyak akses,” kata dia.
Selain itu, DPR juga tengah menginventarisasi redistribusi aset, termasuk lahan di kawasan hutan dan lahan yang sedang bersengketa.
Baca juga: Buruh Sambut Aturan Baru Outsourcing: Kalau Bisa Secepatnya Diterapkan
Saan menambahkan, ke depannya DPR juga akan memfokuskan pembahasan pada penanganan konflik agraria yang bersifat komunal, misalnya konflik antara masyarakat dengan korporasi maupun institusi.
“Insyaallah masa sidang yang akan datang mulai tanggal 13 Mei kita akan fokus selain soal redistribusi aset juga terkait dengan soal penanganan sengketa-sengketa dan konflik-konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat banyak, jadi sifatnya komunal ya bukan personal tapi lebih kepada komunal,” pungkas Saan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
