jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyambut positif langkah pemerintah era Prabowo Subianto yang menetapkan potongan aplikator dalam ekosistem transportasi daring menjadi delapan persen.
"Kami mengapresiasi kebijakan Pak Presiden Prabowo yang menetapkan pemotongan aplikator maksimal sebesar 8 persen melalui Peraturan Presiden," kata dia kepada awak media, Senin (4/5).
BACA JUGA: Ekonom Senior Dukung Langkah Hati-Hati Pemerintah di Sektor Transportasi Daring
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan kebijakan memangkas potongan aplikator tidak terlepas dari perjuangan Komisi V DPR RI.
"Khususnya fraksi PDI Perjuangan yang hampir satu tahun terakhir konsisten menyuarakan aspirasi para pengemudi ojek online," lanjut Edi.
BACA JUGA: Kemnaker Evaluasi Aplikator Transportasi Daring Soal Laporan Pemberian BHR Rp 50 Ribu
Namun, kata dia, kebijakan memangkas potongan aplikator tetap harus dikawal bersama agar tak terjadi penyelewengan.
Terutama, soal tarif transportasi daring yang telah diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkisar Rp 2000 hingga Rp 3.000 per kilometer.
BACA JUGA: Partai Emas Menguji Coba Layanan Transportasi Daring Buatan Anak Indonesia
"Jangan sampai kebijakan pemotongan menjadi delapan persen ini diikuti dengan kenaikan tarif. Jika itu terjadi, secara substansi tidak ada perubahan yang dirasakan, baik oleh pengemudi maupun masyarakat sebagai pengguna," ujarnya.
Sejak awal, kata Edi, Komisi V DPR RI terkhusus fraksi PDIP, fokus mendorong penataan potongan aplikator karena aturan sebelumnya menetapkan maksimal 20 persen.
Hanya saja, lanjut dia, fakta di lapangan menunjukkan potongan sering melebihi batas, bahkan berdasarkan aduan dan perhitungan bisa mencapai 50 persen.
"Hal ini jelas merugikan para pengemudi ojek online dan menjadi salah satu tuntutan utama mereka," ujarnya.
Selain itu, kata Edi, semua pihak harus mengawasi pula komponen biaya dalam ekosistem layanan ojek online.
Sebab, dalam praktiknya, harga yang dibayar masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tarif dasar, tetapi biaya aplikasi, tambahan jam sibuk, kondisi cuaca, hingga skema promo.
"Jangan sampai potongan diturunkan, tetapi muncul biaya-biaya lain yang pada akhirnya tetap membebani masyarakat," lanjut Edi.
Dia mengaku tidak ingin kondisi biaya tambahan ke penumpang yang melebihi ketentuan terus terjadi, karena berefek domino.
"Masyarakat sebagai pengguna bisa mengurangi penggunaan layanan karena tarif terasa lebih mahal, dan pada akhirnya justru berdampak pada menurunnya pendapatan para pengemudi," ujarnya. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan
