Dr. Wisnu Wibowo, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Menurut dia, tekanan terhadap rupiah saat ini bukan peristiwa sesaat, melainkan bagian dari tren yang sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir.
Wisnu mengingatkan publik perlu melihat pergerakan rupiah secara lebih utuh. Ia menjelaskan, sejak 2021 hingga sekarang, rupiah memang terus bergerak melemah. Jika pada awal 2021 kurs masih berada di kisaran Rp14.000 per dolar AS, pada Maret 2026 sudah berada di level Rp16.929, dan per 11 Mei 2026 menyentuh Rp17.415 per dolar AS.
“Lima tahun terakhir rupiah mengalami koreksi sekitar 17,4 persen terhadap dolar AS. Bahkan dalam tiga tahun terakhir pelemahannya mencapai 10,6 persen, sedangkan dalam satu tahun terakhir sekitar 2,8 persen. Sejak 2021 hingga saat ini, tren pergerakan rupiah terus mengalami pelemahan. Jadi pelemahan rupiah terhadap dolar yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang sesaat, tetapi memang sudah ada polanya,” ujarnya dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (12/5/2026).
Menurut Wisnu, ada dua sumber tekanan utama terhadap rupiah, yakni faktor global dan faktor domestik. Dari sisi global, dolar menguat terhadap banyak mata uang dunia setelah kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat sejak 2022. Kondisi itu membuat aset berbasis dolar lebih menarik bagi investor.
“Investor global tentu lebih tertarik memegang aset berbasis dolar karena dianggap lebih aman dan memberikan imbal hasil lebih menarik,” katanya.
Di sisi lain, ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah ikut memperburuk situasi karena memicu ketidakpastian pasar.
“Krisis yang belum ada ujungnya, Ukraina-Rusia belum selesai, kemudian bergeser ke Timur Tengah. Di Timur Tengah suasananya adem-panas, kadang adem sebentar, panas lagi. Ini menimbulkan ketidakpastian dan memicu spekulasi. Itu memperparah tekanan terhadap rupiah,” kata Wisnu.
Tekanan terhadap rupiah, lanjut dia, tidak bisa hanya dilihat dari faktor eksternal. Ia menyebut pasar juga sedang menyoroti kredibilitas fiskal pemerintah Indonesia.
“Di tengah masyarakat sedang muncul pertanyaan kepada pemerintah dan Pak Prabowo, sesungguhnya kesehatan fiskal kita seperti apa?” ujarnya.
Menurut Wisnu, pemerintah perlu menyampaikan kondisi fiskal secara terbuka, transparan, dan berbasis data agar tidak menimbulkan spekulasi yang justru memperburuk tekanan pasar. Ia menilai publik saat ini menunggu langkah nyata efisiensi anggaran dan konsolidasi fiskal, terutama terhadap program-program besar yang menyedot belanja negara.
“Publik mengharapkan sinyal efisiensi dan konsolidasi anggaran yang lebih signifikan dan nyata,” katanya.
Wisnu menilai langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah sudah cukup agresif melalui intervensi pasar dan kebijakan suku bunga. Namun, menurut dia, intervensi tersebut memiliki keterbatasan karena bergantung pada cadangan devisa. Dalam sekitar satu bulan, intervensi BI disebut membuat cadangan devisa turun sekitar 2 miliar dolar AS.
Karena itu, ia menegaskan stabilisasi rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu membangun kredibilitas fiskal agar pasar dan investor kembali percaya terhadap kondisi ekonomi nasional.
Wisnu memperingatkan, jika tekanan global memburuk dan persepsi fiskal dalam negeri tidak segera diperbaiki, rupiah masih berpotensi melemah lebih dalam.
“Kalau memakai skenario tekanan berat, rupiah bisa tembus Rp17.600 sampai Rp18.200. Kalau nasional terdampak, Jawa Timur juga pasti terdampak, karena merupakan provinsi penyangga besar,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerintah mendengar keresahan pelaku industri dan masyarakat, termasuk merespons penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) yang mencerminkan melemahnya keyakinan sektor manufaktur.
Wisnu mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi satu-satunya indikator untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak bisa langsung menggunakan angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen sebagai ukuran tunggal bahwa ekonomi baik-baik saja,” katanya.
Menurut dia, data resmi pemerintah memang harus dihormati. Namun, kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan dan komunikasi publik pemerintah.
“Kalau tidak ada upaya menjinakkan dengan kebijakan yang terukur dan masuk ke logika pasar, dolar bisa terus menguat,” katanya.
Wisnu berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan narasi penenang, tetapi juga menghadirkan komunikasi berbasis data yang bisa dipahami publik. Ia menilai langkah refocusing anggaran dan konsolidasi fiskal yang lebih nyata akan membantu menenangkan pasar sekaligus menjaga kepercayaan investor.(iss/ham)
