JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta setiap hari Jumat demi menghemat energi belum menunjukkan hasil signifikan dan sekadar solusi jangka pendek.
“Kalau dilihat dari perjalanannya selama 1,5 bulan ini, memang belum menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun ada pengurangan,” kata Trubus ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, WFH justru menyebabkan pergeseran beban konsumsi energi. Jika sebelumnya pekerja menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk pergi ke kantor, kini konsumsi tersebut beralih ke peningkatan penggunaan listrik di rumah.
Baca juga: WFH Jumat Tak untuk Semua: Satu Kebijakan, Beda Nasib ASN
Pasalnya, untuk mendukung WFH, pekerja tetap membutuhkan perangkat elektronik dan akses internet yang memadai.
Hal ini, menurut Trubus, seharusnya sudah menjadi pertimbangan pemerintah sejak awal sebelum kebijakan diberlakukan.
Hanya solusi jangka pendekTrubus menilai pemerintah belum bersikap tegas dalam penerapan kebijakan WFH, karena masih banyak instansi yang tidak menjalankannya.
“Jadi, program WFH ini hanya sifatnya memberi semacam solusi jangka pendek di tengah pemerintah sedang mencari solusi yang terbaik. Karena pada akhirnya, masyarakat tetap melihat bahwa WFH yang ada sekarang karena hanya berlaku di ASN dan sebagian swasta tidak banyak memengaruhi perilaku atau dampaknya secara langsung,” sambung dia.
Ia juga menilai pemerintah masih setengah hati dalam menerapkan kebijakan ini karena menghadapi dilema antara penghematan energi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, jika WFH diterapkan secara ketat di seluruh sektor, aktivitas ekonomi berpotensi terganggu. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,6 persen di tengah kondisi global yang kurang stabil.
Jika WFH diterapkan di semua sektor, ini membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berpotensi semakin melambat dan terus mengalami penurunan.
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah pusat masih dilema dalam kebijakan ini.
Baca juga: Pramono Anung: 3.800 Pekerja Proyek MRT Jakarta Semuanya Putera-Puteri Indonesia
Bisa jadi solusi jangka panjangMeski demikian, Trubus menilai WFH sebenarnya bisa menjadi solusi jangka panjang untuk penghematan energi jika diterapkan secara serius.
Namun, pemerintah perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait besaran energi yang berhasil dihemat dari kebijakan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik agar WFH tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
“Sebenarnya di kementerian dan daerah sudah mulai diterapkan secara perlahan yang namanya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Namun, persoalannya ini belum berjalan optimal. Aplikasi-aplikasi digital yang ada juga masih banyak kelemahannya,” sambung Trubus.
