Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung langkah Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta yang menyegel area parkir diduga ilegal di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan Pemprov DKI mendukung penuh upaya penertiban yang dilakukan DPRD.
“Kami mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Pansus DPRD DKI Jakarta,” ujar Yustinus di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/5/2026).
DPRD Soroti Dugaan Kerugian dari Pengelolaan ParkirOperator parkir di kawasan Blok M diketahui diperkirakan meraup pendapatan hingga Rp100 juta per hari karena tingginya aktivitas masyarakat di pusat kuliner dan hiburan tersebut.
Namun, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menyebut retribusi yang diterima pemerintah diduga tidak sesuai dengan omzet sebenarnya.
Menurutnya, operator parkir diduga melakukan pungutan liar kepada pengunjung selama tiga tahun terakhir karena laporan keuangan yang disampaikan tidak sesuai kondisi lapangan.
Jupiter bahkan memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp50 miliar selama 15 tahun pengelolaan parkir oleh operator Best Parking.
Pemprov DKI Siapkan Penertiban dan Digitalisasi ParkirMenanggapi dugaan tersebut, Yustinus mengatakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Badan Pendapatan Daerah sedang melakukan pendalaman.
“Prinsipnya, Pemprov tentu tidak menolerir apapun terkait aktivitas parkir ilegal,” tegasnya.
Ia menambahkan pemerintah akan melakukan penertiban sekaligus menyiapkan solusi berupa penyediaan kantong parkir yang lebih tertata.
“Jadi, kita ingin melakukan penertiban, tapi di sisi lain juga memberikan jalan keluar, bagaimana kantong-kantong parkir bisa disediakan dengan baik, dengan proper, perbaikan sistem, digitalisasi dan sebagainya,” ungkap Yustinus.
Sebelumnya, lokasi parkir diduga ilegal di Blok M Square telah disegel oleh Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta pada Senin (11/5/2026).
