KERUSUHAN 13 dan 14 Mei 1998 tetap menjadi pelajaran berharga bagi bangsa untuk tidak terulang. Mengingat kembali tragedi Mei ini, pada dasarnya, memberi alarm sekaligus menyilakan generasi muda yang tidak mengalaminya agar mengetahui.
Memahami sejarah bangsa, termasuk peristiwa-peristiwanya, adalah cara bangsa bertahan dan berkelanjutan. Kerusuhan Mei adalah pelajaran berharga itu.
Secara teoritis, setiap transisi memang selalu disertai gejolak. Namun, dalam sistem yang matang, gejolak tidak perlu terulang dalam bentuk yang sama.
Jepang bisa menjadi kiblat: pengunduran diri perdana menteri sudah biasa dan tidak menimbulkan gejolak yang memecah bangsa.
Persoalannya, peristiwa Mei 1998 di Indonesia bukan transisi biasa. Ia bermula dari krisis ekonomi yang menggelincir ke kerusuhan politik, lalu meledak menjadi kekerasan rasial. Pola itu, bila diamati dengan cermat, ternyata belum sepenuhnya menjadi masa lalu.
Dari Krisis Ekonomi ke Letupan PolitikKrisis moneter 1997 merobek struktur perekonomian Indonesia, tapi ia tidak otomatis melahirkan kerusuhan.
Yang membuat krisis itu meledak menjadi kekerasan adalah pertemuan tiga lapis persoalan: kerentanan ekonomi rumah tangga, akumulasi kekecewaan terhadap praktik KKN selama Orde Baru, dan absennya kanal politik yang sehat untuk menyalurkan tuntutan publik.
Baca juga: TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Siapa yang Merasa Terancam?
Ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada awal Mei 1998 sebagai syarat bantuan IMF, kemarahan yang sudah terpendam menemukan pemicunya.
Kerusuhan Medan meletus lebih dulu, kemudian penembakan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei menjadi triggering factor yang oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ditunjuk sebagai titik balik meledaknya amuk massa di Jakarta dan Solo, hingga akhirnya menumbangkan rezim yang berkuasa 32 tahun pada 21 Mei.
Pola ini penting dipahami karena ia bukan sekadar sejarah. Pada akhir Agustus 2025, Indonesia kembali menyaksikan gelombang demonstrasi yang eskalasinya menyerupai pola lama dengan presisi yang mengganggu.
Pemicunya adalah tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan, simbol ketidaksensitifan elite politik di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen dan pengangguran muda yang masih bertengger pada 16,89 persen.
Aksi yang semula bersifat protes kebijakan berubah menjadi gelombang nasional setelah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus.
Tujuh nyawa hilang dalam tiga hari, kerusuhan menjalar ke berbagai kota, dan gedung DPRD Makassar dibakar lengkap dengan tiga staf yang terjebak di dalamnya.
Persamaan strukturalnya kentara. Pada 1998, kenaikan BBM bertemu penembakan Trisakti. Pada 2025, tunjangan DPR bertemu kematian Affan.
Keduanya menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak meledak karena angka inflasi semata, melainkan karena rakyat melihat negara berpihak pada yang justru tidak membutuhkannya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F03%2F30%2F2271990f-73e8-4d1d-8c8e-64240e698cb6_jpg.jpg)
