Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan terkait dengan evaluasi izin tambang yang siap dijalankan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah memang tengah mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diketahui tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil usai menghadiri rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa banyak IUP yang sudah diberikan, izinnya pun sudah lengkap. Namun, operasional tambang tidak kunjung dijalankan.
Bahlil juga menjelaskan bahwa evaluasi IUP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat kerja pemerintah pada bulan lalu. Pemerintah diberi tenggat waktu singkat untuk memetakan dan menindaklanjuti seluruh izin bermasalah.
"Ini sudah, Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi," kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa evaluasi juga mencakup wilayah tambang yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin yang tidak dapat dikonversi secara hukum. Kondisi ini selama ini menjadi celah yang memicu ketidakpastian regulasi sekaligus potensi pelanggaran.
Baca Juga
- 8 Tambang Emas Terbesar di Indonesia, Grasberg Papua Masih Jadi yang Terbesar
- Efek Bahlil Kerek Saham Tambang, Aspek Fiskal Masih Mengadang
- Penyesuaian Tarif Royalti Minerba dan Kepastian Investasi Sektor Tambang
Bahlil menyebut proses identifikasi telah dilakukan dan peta sebaran IUP bermasalah sudah tersedia. Dia mengatakan, langkah eksekusi sebagai bagian dari penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada bulan lalu (8/4/2026).
"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.
