Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi nasional dapat melampaui level 5,5 persen pada triwulan III dan IV 2026.
“(Kuartal) III dan IV akan di atas 5,5 persen. Saya mendorong ke arah 6 persen kan,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Untuk mencapai target tersebut, Purbaya bakal melanjutkan strateginya mendorong sektor riil. Salah satu inisiatif yang ia siapkan adalah stimulus untuk pembelian kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Saat ini, pemerintah sedang mematangkan skema insentif ini. Stimulus kendaraan listrik yang disiapkan yakni masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik.
Baca juga: PIER nilai konsumsi domestik tetap jadi penopang utama ekonomi RI
Untuk sepeda motor listrik, Purbaya menganggarkan Rp5 juta per sepeda motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40-100 persen untuk pembelian kendaraan listrik.
Insentif PPN DTP dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.
Purbaya membidik insentif kendaraan listrik, baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026.
Di sisi lain, bendahara negara juga akan memanggil pelaku usaha yang berorientasi ekspor seperti tekstil, furnitur, hingga sepatu. Purbaya berencana mengajak mereka berdiskusi terkait akses pembiayaan yang dibutuhkan oleh industri.
Baca juga: Kemnaker siapkan SDM terampil untuk sektor "green jobs" termasuk EV
“Saya akan panggil rapat lagi dalam waktu dekat, supaya mereka punya akses ke pendanaan yang lebih bagus dan lebih murah. Saya bisa masuk lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Di situ uangnya juga banyak, sebagian nganggur selama ini ternyata,” jelas Purbaya.
Bendahara negara juga menyiapkan manuver lainnya untuk memastikan sektor swasta bekerja dengan optimal. Selain stimulus, kata dia, injeksi dana ke perbankan juga menjadi mesin penggerak yang ia andalkan, mengingat strategi ini mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil.
“Apalagi kan sekarang banknya punya Danantara. Satu komando, kan? Kalau diperlukan, kami usulkan kebijakan ke arah sana. Tapi, bukan itu saja. Yang saya kerjakan adalah bukan saya paksa banknya pinjam, tapi saya akan pastikan invisible hand bekerja di sektor finansial,” tuturnya.
“(Kuartal) III dan IV akan di atas 5,5 persen. Saya mendorong ke arah 6 persen kan,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Untuk mencapai target tersebut, Purbaya bakal melanjutkan strateginya mendorong sektor riil. Salah satu inisiatif yang ia siapkan adalah stimulus untuk pembelian kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Saat ini, pemerintah sedang mematangkan skema insentif ini. Stimulus kendaraan listrik yang disiapkan yakni masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik.
Baca juga: PIER nilai konsumsi domestik tetap jadi penopang utama ekonomi RI
Untuk sepeda motor listrik, Purbaya menganggarkan Rp5 juta per sepeda motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40-100 persen untuk pembelian kendaraan listrik.
Insentif PPN DTP dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.
Purbaya membidik insentif kendaraan listrik, baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026.
Di sisi lain, bendahara negara juga akan memanggil pelaku usaha yang berorientasi ekspor seperti tekstil, furnitur, hingga sepatu. Purbaya berencana mengajak mereka berdiskusi terkait akses pembiayaan yang dibutuhkan oleh industri.
Baca juga: Kemnaker siapkan SDM terampil untuk sektor "green jobs" termasuk EV
“Saya akan panggil rapat lagi dalam waktu dekat, supaya mereka punya akses ke pendanaan yang lebih bagus dan lebih murah. Saya bisa masuk lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Di situ uangnya juga banyak, sebagian nganggur selama ini ternyata,” jelas Purbaya.
Bendahara negara juga menyiapkan manuver lainnya untuk memastikan sektor swasta bekerja dengan optimal. Selain stimulus, kata dia, injeksi dana ke perbankan juga menjadi mesin penggerak yang ia andalkan, mengingat strategi ini mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil.
“Apalagi kan sekarang banknya punya Danantara. Satu komando, kan? Kalau diperlukan, kami usulkan kebijakan ke arah sana. Tapi, bukan itu saja. Yang saya kerjakan adalah bukan saya paksa banknya pinjam, tapi saya akan pastikan invisible hand bekerja di sektor finansial,” tuturnya.
