Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan pemerintah akan menambah anggaran khusus bagi kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.
"Terutama untuk UMKM akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapat fasilitas," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan aset-aset idle milik BUMN maupun kementerian/lembaga untuk digunakan para pelaku UMKM sebagai tempat pemasaran, display produk, hingga penyelenggaraan festival ekonomi kreatif.
Selain itu, Cak Imin menyebut pemerintah akan menambah anggaran khusus bagi kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif pada tahun ini. Ia mengaku telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 1 triliun untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.
"Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp 1 triliun dan Insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita, selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, kredit usaha rakyat KUR," ujarnya.
Di sisi lain, Cak Imin juga menyoroti komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial. Ia menyebut anggaran perlindungan sosial dalam APBN saat ini telah mencapai Rp 508,2 triliun.
Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah juga akan meng-update data tunggal sosial ekonomi (DTKS) agar tepat sasaran.
"Dalam hal bantuan sosial ini kita terus mengintegrasikan agar seluruh bantuan sosial kita melalui Kementerian Sosial tepat sasaran dengan terus meng-update data tunggal sosial ekonomi kita," ujarnya.
"Sehingga berdasarkan perintah Presiden bahwa hari ini seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah," lanjut Cak Imin.
(eva/fca)
