Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat infrastruktur dan layanan kesehatan lantaran banyaknya jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.
Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Budi Santoso menyampaikan bahwa setiap tahun, sekitar 2 juta warga Indonesia mengakses layanan kesehatan di luar negeri, terutama ke Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang.
Menurutnya, nilai devisa yang keluar diperkirakan mencapai Rp150 triliun atau sekitar US$10 miliar—US$11 miliar per tahun.
“Tujuan kita adalah mengurangi bocoran devisa ini ke luar negeri supaya seminimal mungkin bisa ditekan dan mereka belanja di dalam negeri,” kata Budi dalam seminar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dia menjelaskan, pemerintah pun membuka peluang bagi rumah sakit dan institusi kesehatan asing untuk beroperasi di KEK. Saat ini telah terdapat tiga KEK bertema kesehatan, yakni di Sanur, Bali; Banten; dan Batam.
KEK Sanur disebutnya menjadi yang paling maju dan telah beroperasi, seiring adanya kompleks layanan kesehatan internasional dengan berbagai rumah sakit dan klinik asing.
Baca Juga
- Wisata Kesehatan di KEK Sanur Terintegrasi Layanan Bandara dan Perbankan Digital
- Investasi Rp300 Miliar, JEC Groundbreaking Sentra Kesehatan Mata di KEK Sanur
- Nindya Karya Tuntaskan Pembangunan KEK Sanur, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Bali
Budi mengakui fasilitas kesehatan Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga. Rasio tempat tidur rumah sakit dan jumlah dokter per 1.000 penduduk masih lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, dan Singapura.
Karena itu, pemerintah memberikan berbagai insentif dan relaksasi di KEK kesehatan. Dari segi teknis, hal ini mencakup izin pembangunan rumah sakit, penggunaan obat dan alat kesehatan, hingga aspek sumber daya manusia.
Menurut Budi, relaksasi itu diharapkan mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan domestik agar masyarakat tidak lagi bergantung pada fasilitas kesehatan luar negeri.
“Kita perlu mempercepat bagaimana pelayanan kesehatan kita bisa meningkat sehingga orang berbelanja kesehatannya tidak lagi ke luar negeri, tetapi ada di dalam negeri,” tegasnya.
