Peluang RI jadi Pusat Pasokan Listrik Asean

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana integrasi Filipina ke jaringan Trans Borneo Power Grid membuka peluang Indonesia menjadi pusat pasokan listrik Asia Tenggara. Namun, lemahnya kesiapan jaringan listrik domestik dan belum adanya regulasi perdagangan listrik regional berisiko menghambat ambisi tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan transmisi listrik Filipina akan masuk ke jaringan Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan Asia Tenggara.

“Sekarang kan kita sudah bangun jaringan antara Malaysia-Indonesia. Sebentar lagi akan masuk Filipina,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (12/5/2026).

Bahlil menjelaskan, saat ini Indonesia juga sudah membangun jaringan listrik dengan Malaysia. Dalam kerja sama jaringan antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malaysia untuk Kalimantan.

Menurut dia, kerja sama seperti itu akan saling menguntungkan, terlebih untuk menghadirkan akses listrik yang merata, andal, dan terjangkau hingga ke daerah paling terpencil.

“Itu bagus. Harganya cengli [masuk akal],” ujarnya.

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Suroso Isnandar mengatakan, konsep integrasi jaringan listrik lintas negara tersebut pada dasarnya realistis karena kawasan sudah memiliki fondasi awal melalui interkoneksi Sarawak-Kalimantan Barat yang beroperasi sejak 2016.

“MKI melihat rencana integrasi Filipina ke jaringan Trans Borneo Power Grid sebagai langkah strategis dan merupakan rencana jangka menengah-panjang yang perlu pendetailan,” katanya.

Namun, Suroso menilai tantangan menghubungkan Filipina akan jauh lebih kompleks dibanding pembangunan jaringan Sarawak-Sabah karena membutuhkan sambungan lintas laut melalui kabel bawah laut bertegangan tinggi. Kemungkinan koneksi tersebut akan menghubungkan wilayah Borneo atau Sabah menuju Palawan maupun Mindanao di Filipina.

Selain aspek teknis, dia menilai pembangunan interkoneksi listrik lintas negara di Asean juga menghadapi tantangan regulasi dan kelembagaan karena membutuhkan badan serta aturan khusus untuk mengatur perdagangan listrik regional.

Di sisi lain, kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) yang besar juga menuntut kolaborasi lintas pihak, baik pemerintah maupun pelaku industri ketenagalistrikan.

Suroso menambahkan, kondisi geografis Asia Tenggara yang didominasi wilayah kepulauan dengan karakter laut dan selat berbeda turut menjadi tantangan utama pembangunan jaringan transmisi regional.

Meski demikian, Suroso menilai sistem kelistrikan Indonesia secara umum sudah siap untuk terhubung dengan jaringan internasional. Pengalaman interkoneksi Kalimantan Barat-Sarawak disebut menjadi modal awal Indonesia dalam pengembangan perdagangan listrik lintas negara.

Menurut Suroso, interkoneksi tersebut telah memberikan manfaat terhadap peningkatan keandalan dan pasokan listrik lintas batas.

Untuk masuk ke jaringan regional yang lebih luas, MKI menilai Indonesia masih perlu memperkuat sejumlah aspek. Hal tersebut mencakup jaringan transmisi backbone, cadangan daya, fleksibilitas sistem, digitalisasi grid, sistem operasi real time, hingga kesiapan pasar listrik lintas negara.

Ke depannya, MKI meminta pemerintah segera menyusun roadmap nasional interkoneksi Asean yang sinkron dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Asean Power Grid, dan strategi transisi energi nasional.

Menurut Suroso, pemerintah juga perlu memastikan manfaat proyek lebih besar dibanding risikonya, termasuk dalam bentuk peningkatan keandalan sistem, penurunan biaya operasi, peluang ekspor listrik hijau, investasi, dan pengembangan industri dalam negeri.

“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pembeli listrik atau jalur transit,” katanya.

Selain itu, MKI juga mendorong pemerintah segera menyiapkan regulasi perdagangan listrik lintas negara, termasuk terkait power purchase agreement lintas negara, tarif transmisi, power wheeling, perpajakan, izin ekspor-impor listrik, hingga mekanisme penanganan gangguan sistem.

"Indonesia juga harus aktif dalam penyusunan standar teknis regional Asean, mulai dari grid code, proteksi sistem, cybersecurity, operasi sistem, pertukaran data, hingga penanganan gangguan lintas negara," katanya.

Senada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat pasokan listrik kawasan lantaran memiliki sumber energi yang besar dan beragam, mulai dari batu bara, gas, panas bumi, hingga energi terbarukan.

“Potensi Indonesia justru menjadi pusat pasokan listrik kawasan karena memiliki sumber energi besar dan macam-macam. Kalau dengan potensi yang sangat besar ini kita jadi pasar, ini sungguh terlalu,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah tetap harus menempatkan ketahanan energi nasional sebagai prioritas utama di tengah peluang ekspor listrik yang dinilai menjanjikan secara ekonomi.

Selain itu, dia menilai aspek regulasi, skema tarif, hingga kemudahan investasi menjadi faktor penting yang harus segera dibenahi agar proyek interkoneksi listrik lintas negara dapat berjalan optimal.

Bisman turut mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang hingga kini belum menemui kejelasan meskipun pembahasannya telah berlangsung sejak periode sebelumnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, realisasi proyek interkoneksi listrik lintas negara di kawasan Asia Tenggara bergantung pada kelayakan teknis dan finansial.

Menurutnya, pembangunan jaringan listrik antarnegara harus didasarkan pada kepastian kebutuhan transfer daya dan keekonomian biaya listrik yang dihasilkan.

“Jadi sejak awal harus ditetapkan transfer listriknya berapa besar. Perlu ada yang membeli. Kalau enggak ada yang membeli ya susah,” katanya.

Fabby menjelaskan interkoneksi listrik hanya layak dilakukan apabila harga listrik impor ditambah biaya pembangunan jaringan transmisi masih lebih murah dibanding membangun pembangkit sendiri.

Menurutnya, kepentingan Indonesia saat ini lebih mendesak pada penguatan interkoneksi listrik dengan Semenanjung Malaysia dan Singapura. Hal Ini terutama untuk mendukung agenda ekspor listrik energi terbarukan yang diwacanakan pemerintah untuk Singapura.

Menurut dia, proyek ekspor listrik dari Batam ke Singapura yang ditargetkan beroperasi pada 2028 hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk terkait pembangunan jaringan transmisinya.

“Harusnya yang membangun adalah PLN kalau menurut Peraturan Menteri ESDM No 40/2025. Yang jadi pertanyaan adalah apakah PLN sudah memasukkannya ke dalam rencana?” katanya.

Dia mengatakan, interkoneksi regional sebenarnya membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi eksportir maupun importir listrik sesuai kondisi kebutuhan dan harga listrik antarnegara.

Fabby memaparkan, pada periode tertentu ketika harga listrik di negara lain lebih murah akibat surplus pasokan dan rendahnya permintaan, Indonesia dapat mengimpor listrik untuk menekan biaya produksi. Sebaliknya, Indonesia juga berpeluang mengekspor listrik ketika biaya produksinya lebih kompetitif dibanding negara lain.

Mengingat potensi Indonesia yang besar untuk jadi pemasok listrik kawasan. Fabby menekankan pentingnya pengembangan jaringan transmisi domestik. 

Selain itu, penguatan jaringan listrik juga penting untuk mendukung kebutuhan industri terhadap listrik rendah karbon, termasuk kawasan industri dan smelter di Kalimantan yang saat ini masih mengandalkan PLTU.

Peluang Investasi Ketenagalistrikan

Pengembangan sektor ketenagalistrikan Indonesia sepanjang 2025–2034 diproyeksikan membuka peluang investasi hingga Rp2.967,4 triliun. Investasi terbesar masih berasal dari pembangunan pembangkit listrik, baik oleh IPP maupun PLN, seiring peningkatan kebutuhan energi nasional.

Sektor Investasi

2025–2029

2030–2034

Total 2025–2034

Pembangkit IPP

Rp439,6 triliun

Rp1.126,5 triliun

Rp1.566,1 triliun

Pembangkit PLN

Rp306,3 triliun

Rp263,9 triliun

Rp570,2 triliun

Transmisi & Gardu Induk

Rp191,1 triliun

Rp201 triliun

Rp392,1 triliun

Distribusi & Lisdes

Rp105,7 triliun

Rp67,5 triliun

Rp173,2 triliun

Lainnya*

Rp131,24 triliun

Rp134,56 triliun

Rp265,8 triliun

Total

Rp1.173,94 triliun

Rp1.793,46 triliun

Rp2.967,4 triliun

*Keterangan: Lainnya terdiri atas pemeliharaan dan bunga selama konstruksi.

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), RUPTL PLN 2025–2034, diolah

Bauran Energi Indonesia

No

Sumber Energi

Persentase (%)

1

Batu bara & produk turunannya

35,6%

2

Minyak & produk minyak

26,3%

3

Gas alam

15,6%

4

Biofuel & limbah biomassa

11,0%

5

Surya, angin, dan EBT lain

≈8,0%

6

Tenaga air

≈3,5%

Sumber: International Energy Agency (IEA), diolah