Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah mengkaji pengembangan jalur double-double-track (DDT). Kajian, sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh menyusul tabrakan kereta api di Bekasi Timur.
"Yang jelas kita sedang memikirkan pengembangan DDT tersebut," kata pria yang akrab disapa AHY tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Selasa, 12 Mei 2026.
AHY mengatakan evaluasi tersebut nantinya dipimpin oleh Kementerian Perhubungan bersama PT KAI untuk menyiapkan pengembangan sistem perkeretaapian.
Ia mengatakan selain pengembangan jalur eksisting, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan jalur baru serta reaktivasi rel-rel yang selama ini tidak berfungsi.
Baca Juga :
Polisi Periksa 39 Saksi Tabrakan KRL-KA Argo Bromo di BekasiDia menyebut penyelesaian rencana besar pengembangan perkeretaapian tersebut masih membutuhkan waktu.
"Tetapi, tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik eksisting maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel yang selama ini tidak berfungsi. Nanti kita sampaikan berikutnya," ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan pemisahan jalur operasional kereta rel listrik (KRL) dan kereta api antarkota menyusul kecelakaan kereta api di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat.
“Pemisahan jalur operasional harus menjadi prioritas. Penyelesaian proyek DDT Jakarta–Cikarang tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan,” kata Andi di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut dia, kecelakaan di Bekasi Timur menunjukkan adanya tekanan sistemik pada jalur rel di wilayah perkotaan, sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian.
Ia juga mendorong evaluasi meliputi sistem keselamatan mulai dari perencanaan, pemantauan, hingga respons dalam kondisi gangguan berantai.
Menurut dia, keselamatan perkeretaapian tidak cukup hanya bergantung pada disiplin operasional harian, tetapi juga harus dilihat sebagai kemampuan sistem dalam mendeteksi, mengisolasi, dan memutus risiko sejak awal gangguan terjadi.
Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono/Foto: Antara
Selain mendorong pemisahan jalur operasional, ia menyoroti persoalan perlintasan sebidang. Perlintasan itu masih menjadi titik rawan kecelakaan.
“Perlintasan sebidang harus segera dibenahi. Persoalan seperti ini masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ucapnya.
