JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Ahmad Yani, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap kantor atau perusahaan yang memiliki aktivitas mencurigakan, termasuk penggunaan internet dengan trafik tinggi.
Permintaan itu muncul setelah polisi menggerebek markas judi online (judol) internasional di sebuah perkantoran wilayah Hayam Wuruk, Jakarta Barat.
Yani menilai, kejadian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas di gedung perkantoran masih perlu diperkuat.
Baca juga: Pria di Jakut Ditangkap Usai Intip Wanita Mandi
“Sistemnya berbasis kolaborasi data lintas instansi. Semisal, ada pemantauan terhadap aktivitas kantor atau perusahaan yang memiliki indikator tidak wajar, seperti operasional 24 jam tertutup, penggunaan internet dengan trafik sangat tinggi,” kata Ahmad Yani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/5/2026).
Yani menjelaskan, ada sejumlah tanda yang harus diawasi Pemprov DKI Jakarta, di antaranya kantor yang beroperasi 24 jam dengan aktivitas yang tertutup serta banyaknya pekerja asing yang keluar masuk ke gedung tertentu.
“Keluar-masuk pekerja asing dalam jumlah besar, namun aktivitas usahanya tidak jelas secara publik,” katanya.
Ia menilai, pengawasan tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Menurut Yani, perlu ada kerja sama antara berbagai instansi agar aktivitas ilegal bisa lebih cepat terdeteksi.
Instansi yang perlu dilibatkan antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI hingga laporan dari lingkungan, yakni RT, RW, dan kelurahan.
“Jadi ketika ada perusahaan dengan izin tertentu tetapi praktik operasionalnya mencurigakan, bisa langsung dilakukan pemeriksaan lapangan,” katanya.
Selain itu, Pemprov DKI juga disarankan membentuk tim pengawasan terpadu bersama aparat penegak hukum dan pengelola gedung.
Baca juga: Polisi Gerebek Tempat Karaoke di Jakbar, Diduga Jadi Lokasi Transaksi Narkoba
Tim ini bisa melakukan audit rutin terhadap tenant di kawasan perkantoran, terutama di area bisnis.
Pengelola gedung juga diminta lebih aktif melapor jika menemukan aktivitas yang tidak biasa di lingkungan mereka.
Di era digital, Ahmad Yani juga menekankan pentingnya pengawasan aktivitas siber atau cyber monitoring.
Pemerintah bisa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta aparat penegak hukum untuk memantau pola trafik internet, server, hingga transaksi digital yang mencurigakan.
Terkait kasus di kawasan Hayam Wuruk, Ahmad Yani menyebut hal ini menjadi catatan penting bagi pengawasan di Jakarta.
