Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin mentransformasi jalan-jalan provinsi menjadi infrastruktur berkualitas tinggi setara jalan tol.
Menurut Dedi, jalan provinsi yang diimpikan harus memenuhi lima standar utama. Pertama, permukaan jalannya mulus. Kedua, memiliki sistem drainase yang memadai. Ketiga, dilengkapi CCTV untuk keamanan pengguna jalan.
Keempat, tersedia penerangan jalan umum yang memadai dan estetis. Kelima, dilengkapi pos pengamanan lengkap dengan mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, serta tim paramedis.
Apabila seluruh standar tersebut sudah terwujud, Dedi menyatakan akan mengusulkan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak tersebut diganti dengan sistem jalan provinsi berbayar.
"Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Yang tidak pakai jalan provinsi, tidak usah bayar," ujar Dedi di akun Instagram-nya.
Ia menambahkan, besaran tarif akan disesuaikan dengan beban kendaraan. "Semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya. Itu lebih berkeadilan," tegasnya.
Gagasan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung karena dianggap lebih adil, sementara sebagian lain mempertanyakan teknis pelaksanaan, potensi kemacetan, serta dampak terhadap biaya transportasi masyarakat.
Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap wacana dan pengkajian lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
