Bogor Punya Modal untuk Jadi Kota Kelas Dunia, Tapi Banyak Tantangan

Dengan lebih dari 10 perguruan tinggi, iklim sejuk, dan letak strategis di selatan Jakarta, Kota Bogor punya semua modal untuk menjadi kota kelas dunia. Namun angkot semrawut, sampah di berbagai tempat, dan ancaman banjir yang berulang menjadi cermin bahwa tata kelola kota ini belum berjalan dengan sepenuhnya.

Palo Alto, Singapore, Seoul adalah nama-nama kota yang terasa seperti mantra bagi siapa pun yang pernah menghabiskan waktu di sana dan kemudian memilih pulang ke Indonesia. Jalan yang bersih, trotoar yang nyaman, transportasi publik yang patuh pada jadwal - semua itu bukan kemewahan, melainkan standar minimum yang dirawat oleh warganya dan pemerintahnya secara bersama-sama.

Sepuluh tahun lalu, setelah beberapa tahun hidup di luar negeri, saya membuat keputusan yang tidak mudah: kembali dan menetap di Indonesia. Pilihan jatuh pada Bogor - kota di Jawa Barat yang menawarkan lahan hijau, udara sejuk, dan pemandangan Gunung Salak dari beranda rumah.

Lima tahun mencoba berkebun, memanen rambutan, jambu, delima, dan mangga dari halaman sendiri. Sebuah kehidupan yang, dalam bayangan banyak orang, adalah versi ideal dari "pulang kampung" yang sesungguhnya.

Dan memang, Bogor sepuluh tahun terakhir bukan tanpa kemajuan. Kehadiran kepala negara di Istana Bogor mendorong revitalisasi jalan di sepanjang Kebun Raya Bogor, pedestrian yang lebih manusiawi, dan ruang hijau seperti Taman Sempur yang kini menjadi paru-paru sosial warganya.

Warung kopi bergaya Eropa yang bersarang di bangunan kolonial dekat Kebun Raya Bogor adalah bukti bahwa kota ini punya daya tarik yang belum sepenuhnya tergali. "Wow, ini seperti di Eropa saja," kata saya dalam hati, suatu pagi saat langit sedikit mendung dan jalanan lengang. Belum lagi pohon pohon besar yang rindang.

Namun ada satu hal yang tidak berubah dalam satu dekade: kekacauan transportasi publik. Bogor dijuluki "Kota Seribu Angkot" - dan itu bukan pujian. Angkutan kota yang parkir sembarangan, pengemudi yang tidak mematuhi rambu, antrean penumpang yang memakan badan jalan, semuanya menciptakan kemacetan struktural yang terulang setiap hari. Apalagi pas akhir minggu, lebih baik tinggal di rumah dan keluar karena macet di mana mana.

Perlu jujur di sini: angkot bukan semata masalah, ia juga solusi. Bogor adalah kota hujan. Warga butuh angkutan yang bisa meneduhkan mereka dari guyuran air yang bisa datang kapan saja. Skala kota yang tidak terlalu besar juga membuat angkutan kecil dan fleksibel tetap relevan. Kehadiran Bus Kita dan juga layanan transportasi berbasis online menunjukkan ada itikad untuk berbenah.

Tetapi setelah satu dekade, ekosistem transportasi kota ini belum juga menemukan equilibrium yang fungsional. Pertanyaannya bukan lagi soal angkot ada atau tidak - melainkan bagaimana mengintegrasikannya dalam sistem yang tertib, berjadwal, dan benar-benar melayani warga.

Para pemangku kepentingan - dari Pemerintah Kota Bogor hingga Dinas Perhubungan Jawa Barat dan operator swasta - perlu duduk bersama dengan satu pertanyaan tunggal yang jujur: "Apa model transportasi Bogor dalam 10 tahun ke depan, dan siapa yang bertanggung jawab membangunnya hari ini?"

Tanpa jawaban strategis yang terukur, Bogor hanya akan terus mewarisi kemacetan yang sama kepada generasi berikutnya. Sesudah itu ada baiknya hal ini disosialisasikan ke seluruh warga sehingga kami semua juga tahu.

Jika ada waktu cobalah Anda naik kereta api dan turun di Stasiun Bogor, lalu perhatikan sekelilingnya. Bagi banyak pengunjung, kesan pertama adalah semrawut dan kotor. Pedagang kaki lima yang meluber ke badan jalan, sampah yang berserakan, dan jembatan penyeberangan yang curam dan tidak terawat dan sekarang sudah ditutup - sebuah kontradiksi menyakitkan bagi kota yang memiliki lebih dari 10 perguruan tinggi.

Ada yang berargumen bahwa para pendatanglah yang membuat Bogor kotor. Mungkin ada benarnya. Tetapi argumentasi itu tidak boleh menjadi alibi. Fakta tetap fakta: kawasan stasiun dan alun-alun adalah ruang publik yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab langsung pemerintah kota. Bila ruang itu kotor, itu cermin dari kegagalan tata kelola, bukan semata perilaku warga.

Jembatan penyeberangan di depan stasiun yang masih "kokoh berdiri" namun tidak layak pakai adalah metafora yang terlalu tepat: infrastruktur yang hadir secara fisik, tetapi absen secara fungsi. Pemangku kepentingan perlu menyadari bahwa infrastruktur yang tidak terawat bukan hanya masalah estetika - ini adalah isu keselamatan, dan pada akhirnya, cerminan keseriusan negara terhadap warganya.

Dalam beberapa bulan terakhir, berita banjir kembali mewarnai laporan dari Bogor. Ini bukan fenomena baru - tetapi intensitas dan cakupannya yang terus meningkat adalah sinyal darurat. Bogor adalah wilayah hulu dari sistem drainase Jakarta. Kerusakan daerah resapan air, alih fungsi lahan yang masif, dan urbanisasi yang tidak terencana di kawasan Bogor memberi dampak langsung tidak hanya bagi warga kota ini, tetapi bagi jutaan penduduk di hilir.

Bila angkot adalah masalah mobilitas dan sampah adalah masalah perilaku-tata kelola, maka banjir adalah masalah eksistensial. Ketiga isu ini tidak berdiri sendiri - semuanya berakar pada kualitas perencanaan kota dan komitmen jangka panjang dari para pemimpin di semua tingkatan: walikota, gubernur, hingga pusat. Bogor tidak bisa terus menerus menyelesaikan banjir dengan banjir berikutnya.

Orang Bogor punya ungkapan yang menarik: "beres". Selesai, tuntas, tidak ada yang ketinggalan. Ironisnya, itulah hal yang paling sulit diwujudkan dalam pembangunan kota ini. Potensinya nyata - sejarah kolonial yang kaya, alam yang indah, populasi terdidik yang besar, dan posisi geografis yang strategis. Tetapi potensi tidak otomatis menjadi kemajuan.

Kepada para pemangku kepentingan - pemerintah kota dan provinsi, DPRD, operator transportasi, pelaku bisnis, akademisi dari 10 perguruan tinggi di Bogor, dan tentu saja warga kota - saatnya untuk berhenti menyebut masalah yang sama setiap tahun dan mulai mengukur kemajuan dengan indikator yang konkret: persentase rute angkot yang tertib, indeks kebersihan kawasan stasiun, luas daerah resapan air yang berhasil dijaga, dan waktu tempuh rata-rata warga dari rumah ke tempat kerja.

Foto-foto lama dari Palo Alto, Singapore, Seoul itu bukan benchmark yang mustahil. Kota-kota itu tidak sempurna sejak lahir. Mereka menjadi seperti itu karena ada disiplin sistemik yang dibangun selama puluhan tahun, didorong oleh warga yang menuntut dan pemerintah yang akuntabel. Bogor bisa belajar dari itu - tanpa harus kehilangan identitas dan kekhasan lokalnya.

Wajah Bogor masih bisa berubah. Pagi berkabut di pinggir Kebun Raya, secangkir kopi di rumah tua peninggalan Belanda, hamparan hijau yang membentang ke arah Salak - itu semua bukan nostalgia. Itu modal nyata yang belum sepenuhnya diurus. Saatnya Bogor benar-benar beres.