JAKARTA, KOMPAS.TV - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, berpendapat, anggapan bahwa kenaikan utang negara berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal.
Menurutnya, dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah bukan hanya untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.
“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: Pesantren Bisa Bangun Dapur MBG, Ini Syarat dari Kemenag
“Tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” ucapnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), hingga 31 Maret 2026, utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun atau setara dengan 40,75 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menegaskan, secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat.
Oleh sebab itu, pendapat yang menyatakan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.
“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” katanya.
Investasi pada gizi anak, menurut Ronny, merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Sebab, kualitas sumber daya manusia adalah fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- utang negara
- analis ekonomi
- makan bergizi gratis
- mbg
- pengamat ekonomi





