Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas RI) memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya pada sektor pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Baznas merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki kemampuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program terukur dan berdampak.
"Baznas bukan sekadar lembaga pengelola zakat, tetapi mitra strategis pemerintah yang mampu bergerak cepat menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan melalui program-program kemanusiaan yang terukur," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 13 Mei 2026.
Agus menjelaskan sejumlah program yang telah berjalan, seperti bedah rumah, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting, hingga layanan kesehatan gratis, perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Dia menilai kolaborasi antara Baznas dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan layanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Agus juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan sinergi baik dengan Baznas, di antaranya Kolaka, Surabaya, dan Solo.
"Pemerintah daerah dapat memperkuat peran Baznas melalui dukungan hibah yang berlandaskan prinsip money follow program dan money follow function, sehingga penganggaran dapat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan Baznas," ujar dia.
Ilustrasi. Foto- dok MI
Agus mengatakan pihaknya turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan melalui skema pembiayaan kreatif guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan program pembangunan.
Menurut dia, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui intensifikasi sumber pendapatan yang sudah ada, serta ekstensifikasi dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru yang belum optimal. Selain penguatan fiskal, dia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi digital dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah.
"Dengan digitalisasi, pelayanan publik menjadi lebih murah, mudah diawasi, dan transparan, sehingga dapat meminimalisir risiko kebocoran anggaran maupun praktik korupsi," tutur Agus.
