Pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas pangan impor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.500 per dolar AS. Komoditas seperti kedelai dinilai rentan mengalami kenaikan harga akibat tekanan kurs dan gejolak ekonomi global.
Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, pemerintah siap melakukan intervensi apabila harga pangan impor di pasar melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kita akan turun tangan dan menjaga stabilitas harga. Kalau komoditas impor melampaui HET, tentu pemerintah akan memberikan subsidi, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten,” ujar Zulhas selepas meninjau Pasar Palmerah, Jakarta pada Rabu (13/5/2026).
Katanya di setiap kabupaten terdapat anggaran untuk kondisi tidak terduga. Dana itu bisa digunakan untuk mengintervensi kenaikan harga komoditas impor di pasaran.
“Di kabupaten ada anggaran tidak terduga. Itu bisa dipakai untuk subsidi ongkos distribusi atau harga barang. Yang penting pemerintah harus bergerak cepat,” katanya.
Zulhas berpesan pemerintah di tingkat daerah harus cepat bergerak, menyelesaikan persoalan-persoalan di pasar. Lantaran dari sisi pemerintah pusat terus memonitor fluktuasi harga komoditas di pasar.
“Kalau lambat nanti masyarakat yang terdampak. Karena itu saya minta bupati dan gubernur cepat bergerak kalau ada masalah di daerahnya,” ujarnya.
Pelemahan rupiah belakangan menjadi perhatian setelah nilai tukar menembus level Rp17.500 per dolar AS. Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah dipicu meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.
Ramdan Denny Prakoso Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI mengatakan konflik Timur Tengah yang pecah di akhir Februari 2026, membuat mata uang rupiah dan mayoritas mata uang global merosot. Lantaran konflik menimbulkan lonjakan harga minyak di global, yang mempengaruhi berbagai harga komoditas di dunia.
Sementara itu, dari sisi Kementerian Keuangan mengatakan hal tersebut belum mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), atau pun mempengaruhi beban utang.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan dan mengantisipasi kemerosotan nilai tukar rupiah. Saat menyusun APBN 2026, pemerintah telah memperhitungkan level rupiah saat ini, dan menyatakan APBN masih aman.
“Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas APBN, atas asumsi rupiahnya. Tapi tidak saya umumkan, tapi di atas itu tidak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman,” ujar Purbaya.
Purbaya juga memastikan, pemerintah bakal membantu Bank Indonesia menstabilkan nilai tukar rupiah. Katanya kas negara masih banyak dan bisa membantu Bank Indonesia mengintervensi tekanan dolar di pasar obligasi.
“Tapi kita akan kendalikan nilai akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita masih banyak uang anggur, kita intervention bond market supaya yield-nya enggak naik terlalu tingg,” imbuhnya. (lea/saf/ipg)
