Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp 17.500 kemarin, Selasa (12/5/2026). Ini adalah level terendah sepanjang masa untuk mata uang Garuda.
Menurut Puan, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor akibat pelemahan nilai tukar mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini, kata Puan, dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.
Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu menjaga stabilitas ekonomi agar pelemahan rupiah tidak berdampak buruk terhadap kondisi nasional. Dia pun menekankan, antisipasi perlu dilakukan bukan hanya untuk tahun ini, tetapi juga hingga 2027.
"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," ujar Puan dalam konferensi pers setelah Rapat Paripurna DPR, Selasa (13/5/2026).
Puan menjelaskan ekonomi Indonesia dan dunia cukup terpengaruh oleh konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz. Selain kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah, konflik tersebut telah memicu kenaikan biaya logistik.
"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," papar Puan.
Dia pun agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan.
Pembahasan APBN 2027
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.
Ia menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar tekanan global tidak semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional.
"Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," kata Puan, dikutip dari laman resmi DPR.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan, DPR dalam masa sidang mendatang juga akan mulai membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai bagian dari penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027. Pihaknya mempertimbangkan bahwa pembahasan tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan fiskal negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis.
Ia mengatakan pembahasan APBN 2027 harus memperhatikan berbagai potensi risiko ekonomi dunia, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," ujarnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa situasi yang dihadapi saat ini bukan hanya persoalan Indonesia semata, melainkan berkaitan erat dengan kondisi global. Karena itu, menurut Puan, seluruh kebijakan ekonomi harus disiapkan secara matang agar Indonesia tidak terdampak lebih dalam akibat gejolak internasional.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
