Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 2026 melalui penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan dua agenda tersebut menjadi fokus utama pemerintah agar masyarakat dapat menyambut Iduladha dengan rasa aman dan optimistis.
“Menjelang Hari Raya Iduladha, pemerintah menyampaikan dua hal penting kepada publik yaitu penguatan tata kelola MBG yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat serta perkembangan rehab dan rekon di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, penguatan tata kelola program MBG dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir 2025.
Qodari menilai kedua agenda tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek kesehatan maupun pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.
Baca Juga
- Penerima Manfaat MBG Capai 61,9 Juta Orang
- Hunian Infrastruktur dan Ekonomi di Sumatra Mulai Pulih Pascabencana 2025
“Kedua agenda tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat menyambut Iduladha dengan rasa aman, tenang, dan penuh harapan baik melalui pemenuhan gizi masyarakat maupun percepatan pemulihan kehidupan warga terdampak bencana,” katanya.
Dia menambahkan pemerintah berupaya menjalankan seluruh program secara transparan, terukur, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Pemerintah terus berupaya dengan prinsip transparan, terukur, dan berpihak kepada keselamatan serta kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Qodari juga mengajak media massa untuk ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah agar seluruh komitmen yang telah disampaikan dapat berjalan sesuai tujuan.
“Kami mengundang teman-teman media untuk terus memonitor dan memberitakan perkembangan ini bersama-sama kita jaga agar komitmen tetap berada pada jalurnya,” katanya.
Menurut Qodari, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana dan pelaksanaan program prioritas nasional.
“Bersama-sama komitmen ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaulat,” ujar Qodari.
