Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah siap mempercepat renovasi 10 ribu unit rumah orang tua siswa sekolah rakyat sebagai bagian program strategis Presiden Prabowo Subianto.
"Kita cepat kerjanya. Secepatnya datanya udah jalan kok, udah diverifikasi dengan cepat. Segera itu (direnovasi)," kata Ara ditemui usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengenai pembiayaan rumah subsidi di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan jumlah renovasi rumah bagi siswa sekolah rakyat meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup sekitar seribu unit rumah di berbagai daerah Indonesia.
Meski begitu, menurut dia, pelaksanaan renovasi rumah akan segera dilakukan mengikuti jadwal dan titik lokasi yang ditetapkan Kementerian Sosial agar program berjalan cepat serta tepat sasaran bagi penerima manfaat.
"Tahun lalu 1.000 (unit), tahun ini 10.000 (unit), kita akan segera jalan nanti mengikuti jadwal dari Pak Mensos (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) ke berapa titik," ujar Menteri Ara.
Ia menjelaskan proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan renovasi rumah saat ini terus berjalan, sehingga pemerintah dapat segera memulai pelaksanaan program sesuai kesiapan data lapangan.
Ara menegaskan Kementerian PKP siap mendukung penuh program tersebut dan memastikan percepatan pelaksanaan renovasi rumah dilakukan segera setelah data dari Kementerian Sosial diterima.
Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merenovasi 10 ribu unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Mensos Saifullah mengatakan bahwa program renovasi ini merupakan bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
"Sekolah rakyat menjadi pusat pemberdayaan dimana anaknya bersekolah, sementara orang tuanya diberdayakan dan didukung program strategis, salah satunya renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP," katanya.
Dari 10 ribu rumah yang diusulkan, sebanyak 5.000 unit telah dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean, terutama terkait status kepemilikan lahan milik sendiri. Sisanya saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi lapangan oleh tim pendamping Kemensos bersama petugas Kementerian PKP.
Terkait rumah orang tua murid yang status kepemilikannya masih menumpang, pinjam atau sewa, Kemensos berkomitmen untuk mencarikan solusi alternatif melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Baca juga: Kemsos kantongi data 5.000 keluarga prasejahtera penerima bedah rumah
Baca juga: Kemensos-Kementerian PKP renovasi 10 ribu rumah siswa Sekolah Rakyat
Baca juga: Pemerintah renovasi rumah tak layak huni keluarga siswa Sekolah Rakyat
"Kita cepat kerjanya. Secepatnya datanya udah jalan kok, udah diverifikasi dengan cepat. Segera itu (direnovasi)," kata Ara ditemui usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengenai pembiayaan rumah subsidi di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan jumlah renovasi rumah bagi siswa sekolah rakyat meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup sekitar seribu unit rumah di berbagai daerah Indonesia.
Meski begitu, menurut dia, pelaksanaan renovasi rumah akan segera dilakukan mengikuti jadwal dan titik lokasi yang ditetapkan Kementerian Sosial agar program berjalan cepat serta tepat sasaran bagi penerima manfaat.
"Tahun lalu 1.000 (unit), tahun ini 10.000 (unit), kita akan segera jalan nanti mengikuti jadwal dari Pak Mensos (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) ke berapa titik," ujar Menteri Ara.
Ia menjelaskan proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan renovasi rumah saat ini terus berjalan, sehingga pemerintah dapat segera memulai pelaksanaan program sesuai kesiapan data lapangan.
Ara menegaskan Kementerian PKP siap mendukung penuh program tersebut dan memastikan percepatan pelaksanaan renovasi rumah dilakukan segera setelah data dari Kementerian Sosial diterima.
Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merenovasi 10 ribu unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Mensos Saifullah mengatakan bahwa program renovasi ini merupakan bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
"Sekolah rakyat menjadi pusat pemberdayaan dimana anaknya bersekolah, sementara orang tuanya diberdayakan dan didukung program strategis, salah satunya renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP," katanya.
Dari 10 ribu rumah yang diusulkan, sebanyak 5.000 unit telah dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean, terutama terkait status kepemilikan lahan milik sendiri. Sisanya saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi lapangan oleh tim pendamping Kemensos bersama petugas Kementerian PKP.
Terkait rumah orang tua murid yang status kepemilikannya masih menumpang, pinjam atau sewa, Kemensos berkomitmen untuk mencarikan solusi alternatif melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Baca juga: Kemsos kantongi data 5.000 keluarga prasejahtera penerima bedah rumah
Baca juga: Kemensos-Kementerian PKP renovasi 10 ribu rumah siswa Sekolah Rakyat
Baca juga: Pemerintah renovasi rumah tak layak huni keluarga siswa Sekolah Rakyat
