Jakarta, tvOnenews.com - Rencana evaluasi besar-besaran terhadap aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat.
Meski mendukung, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, atau yang akrab disapa Jaro Ade, memberikan catatan penting mengenai kelangsungan pembangunan infrastruktur.
Jaro Ade menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berada di barisan yang sama dengan Dedi Mulyadi dalam hal pembenahan tata kelola tambang.
Penataan ini nantinya akan melibatkan para pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan IPB University guna memastikan regulasi yang lebih baik.
“Pak Gubernur dan Pak Bupati tentu punya konsep terbaik jangka pendek, menengah dan panjang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Jaro Ade di Cibinong, Rabu (13/5).
Namun, Jaro Ade juga mengingatkan adanya risiko ekonomi jika aktivitas tambang dihentikan total secara mendadak.
Pasalnya, material tambang dari wilayah tersebut merupakan urat nadi bagi berbagai proyek strategis, mulai dari sekolah, fasilitas kesehatan, hingga jalan tol.
Menurutnya, jika pasokan lokal terhenti, biaya pembangunan akan melonjak tajam karena material harus didatangkan dari luar daerah.
“Kalau material belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk. Misalnya harga material Rp350 ribu per kubik, kalau dari luar bisa sampai Rp525 ribu sampai Rp550 ribu,” ungkapnya.
Lonjakan harga ini dikhawatirkan akan membuat para kontraktor kesulitan menyelesaikan kewajibannya.
“Yang harus diwaspadai jangan sampai pekerjaan di tengah jalan ditinggal karena tidak ada material,” tambah Jaro Ade.
Ia menekankan bahwa sektor dasar sangat bergantung pada ketersediaan material ini.
“Pembangunan pemerintah yang wajib itu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Semuanya membutuhkan material,” ujarnya.
Terkait konflik sosial antara warga yang mendukung dan menolak tambang, Jaro Ade meminta semua pihak untuk saling menghargai pendapat.
“Aspirasi yang pro dan kontra semuanya benar. Yang pro mungkin kehidupannya terdampak langsung kegiatan tambang, sementara yang menolak terdampak debu dan aktivitas angkutan,” jelasnya.
Sebagai solusi permanen untuk mengatasi masalah debu dan kemacetan, pemerintah kini tengah mengebut pembangunan jalur khusus tambang. Tidak tanggung-tanggung, dana jumbo telah disiapkan.
