Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kondisi pertumbuhan ekonomi Ranah Minang positif yakni 5,02% dan kondisi ini ternyata tidak dibarengi dengan angka pengangguran.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran itu membuat wilayahnya menjadi perbincangan banyak pihak. Baginya, angka pengangguran akan menjadi perhatian lebih serius untuk Pemprov Sumbar.
"Data BPS mencatat angka pengangguran Sumbar tertinggi ketiga di Pulau Sumatra. Kondisi terus disorot banyak pihak, padahal ekonomi Sumbar juga tumbuh positif," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).
Dia mengakui bahwa masalah pengangguran di Sumbar memang masih menjadi tantangan. Agar angka pengangguran bisa ditekan, Pemprov Sumbar akan mencari cara supaya selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. "Poin itu yang akan menjadi fokus kami," tegasnya.
Selain itu, ada tantangan yang bakal dihadapi Sumbar, terutama terkait momentum hari raya kurban atau Iduladha yang akan datang.
Mahyeldi menilai sejak dari sekarang, penting untuk melakukan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga
- Tekanan Inflasi Sumsel Pada Mei Diperkirakan Naik, Dipicu 2 Faktor Ini
- 22.381 Sumur Minyak Rakyat di Muba Akan Dikelola Tiga Badan Usaha
- 90% Resort di Mentawai Kepemilikan Asing, Gubernur Sumbar Ambil Langkah Tegas
Dia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.
"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi di Ranah Minang hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.
"Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya," katanya.
Meski inflasi masih terkendali, lanjut Majid, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatra Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," ujarnya.
Majid juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.
"Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama," sebut dia.
Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Sebelumnya, data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumbar berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 adalah sebesar 5,51%. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Februari 2025.
Dari angka tersebut, jumlah TPT laki-laki sebesar 5,44%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,60%. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dan 0,14% poin.
Kemudian apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 6,83%, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan 3,83%.
Dibandingkan Februari 2025, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,02% poin.
TPT tertinggi adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 9,84%, diikuti tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 8,48%, dan SMA sebesar 7,19%.
Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,2%.
Pada Februari 2026, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA yang mencapai 31,99%. Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,79% pada Februari 2026.
