JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai berpendapat negara wajib memastikan seluruh hak anak terpenuhi, terutama hak kesehatan, keamanan pangan, dan pendidikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pigai menyebut, program MBG bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, namun pemerintah harus mengevaluasi dan menindaklanjuti jika terjadi kesalahan dalam proses pengolahannya, khususnya di dapur.
Pigai menekankan, pelaksanaan program tersebut tidak boleh mengabaikan aspek pengawasan dan keamanan pangan di lapangan.
“Program MBG ini pada dasarnya memiliki tujuan mulia untuk pemenuhan gizi anak-anak kita,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Rabu (13/5/2026), seperti dikutip Antara.
Baca Juga: Natalius Pigai: Pernyataan Amien Rais Diduga Langgar HAM, Minta Segera Minta Maaf
“Namun, jika terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan makanan, khususnya di dapur, maka hal tersebut harus dievaluasi total dan ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Pigai menyampaikan hal itu terkait dengan penanganan kasus dugaan keracunan massal program MBG di Surabaya, Jawa Timur.
Menurutnya, setiap tujuan baik dalam kebijakan negara harus dijaga agar tidak tercederai oleh kelalaian teknis dalam distribusi maupun pengolahan makanan.
Oleh sebab itu, ia menyebut perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program agar kejadian serupa tidak terulang.
“Karena niat Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bikin program MBG itu supaya anak Indonesia kenyang, sehat, dan pintar. Kalau sudah kenyang, pasti sehat. Kalau sudah sehat, pasti pintar,” tuturnya.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Antara
- menteri hak asasi manusia
- menteri ham
- natalius pigai
- makan bergizi gratis
- program mbg
