Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan 6.779 tindakan administrasi keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing (WNA) selama 1 Januari hingga 5 Mei 2026.
Hendarsam Marantoko Direktur Jenderal Imigrasi menjelaskan bahwa persepsi tentang pengawasan keimigrasian yang lemah itu tidak tepat.
“Saya perlu meluruskan bahwa imigrasi tidak ‘kebobolan’. Sebaliknya, keberhasilan penangkapan WNA di berbagai lokasi justru membuktikan efektivitas fungsi intelijen dalam melakukan dateksi dini pelanggaran oleh WNA,” ungkap Hendarsam dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Ia merincikan dari 6.779 TAK, sebanyak 2.026 di antaranya ditindak dengan pembatalan izin tinggal dan pendeportasian, 1.404 penindakan pendetensian, dan 1.323 lainnya masuk dalam daftar penangkalan.
TAK adalah sanksi administratif nonyudisial yang diterapkan oleh petugas imigrasi kepada warga asing yang melanggar keimigrasian di Indonesia.
Dilansir dari Antara, Hendarsam menyebutkan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Tanah Air.
Belakangan waktu ini, sebanyak lima pengungkapan kasus sindikat dilaporkan melibatkan WNA di sejumlah wilayah di Indonesia. Mayoritas pihak asing yang diamankan berasal dari Vietnam dan Kamboja, yang kedua negara tersebut merupakan penerima bebas visa.
“Kami juga menjalin koordinasi yang baik dengan Polri, dan kemarin akhirnya dilakukan operasi penangkapan terhadap 320 WNA di Hayam Wuruk (Jakarta Barat),” ucapnya.
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada beberap alokasi penangkapan WNA yang diduga penipu menunjukan bahwa banyak dari terduga pelaku belum sempat beroperasi dan beberapa baru beroperasi.
“Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan Imigrasi bekerja secara proaktif sebelum tindak pidana terjadi secara luas,” pungkasnya.(ant/vve/kir/ipg)
