Sidoarjo, 13 Mei 2026 – Pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia (BI) resmi menggelar senjata baru dalam perang melawan inflasi pangan. Bertempat di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini diluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, GNPIP.
Mengapa GPIPS? Karena tantangan ketahanan pangan kian kompleks. Maka, gerakan kali ini dirancang lebih terintegrasi, tidak hanya bicara inflasi, tetapi juga menyentuh ketahanan pangan, energi, dan finansial secara bersinergi.
Lima Kunci Sukses GPIPS 2026Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, dalam sambutannya memaparkan lima pilar penting pelaksanaan GPIPS 2026:
- Sinergi 4K – Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Empat kata kunci ini menjadi fondasi gerakan.
- Peluncuran bertahap antarwilayah – GPIPS telah dimulai di Sumatra (11 Februari), kini di Jawa (13 Mei) yang juga menjadi pencanangan nasional, lalu akan bergulir ke Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Setiap wilayah disesuaikan dengan karakteristik inflasi setempat.
- Apresiasi untuk Jatim – BI memberikan penghargaan khusus kepada Pemprov Jawa Timur karena dinilai sukses menyelenggarakan GPIPS Wilayah Jawa dengan berbagai program unggulan, mulai dari peningkatan produktivitas pangan, kelancaran distribusi, hingga perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra maupun antarpulau.
- Rakor TPIP–TPID – GPIPS dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) untuk memecahkan berbagai masalah strategis (debottlenecking) di masing-masing wilayah.
- Komitmen lintas lembaga – Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan butuh kerja sama erat untuk mengantisipasi risiko global dan domestik ke depan.
Berkat sinergi TPIP dan TPID yang sudah berjalan konsisten, kinerja inflasi nasional tetap terjaga. Per April 2026, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 2,42% (year-on-year). Sementara inflasi kelompok volatile food (pangan bergejolak) juga berada dalam kisaran sasaran 3,0%-5,0%, tepatnya 3,37% (yoy) — sesuai kesepakatan dalam High Level Meeting TPIP pada 29 Januari 2026.
Kesepakatan Strategis: Jangka Pendek & Menengah PanjangRakor TPIP–TPID di Sidoarjo juga menghasilkan dua paket kesepakatan:
Jangka pendek difokuskan pada:
- Penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis
- Dukungan sarana prasarana pertanian
- Regenerasi dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
- Pembiayaan dan perlindungan usaha tani
- Penguatan offtaker dan kelembagaan pangan daerah
- Kerjasama antar daerah (KAD) dan distribusi pangan
Jangka menengah panjang diarahkan untuk:
- Perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi
- Penguatan inovasi dan korporatisasi petani
- Penguatan neraca pangan nasional
BI bersama pemerintah pusat dan daerah berjanji akan terus memperkuat kolaborasi. Fokus utama ke depan adalah memitigasi risiko cuaca ekstrem yang mengancam produksi, serta meningkatkan efisiensi logistik pangan. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan komitmen dan kerjasama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik,” tegas Aida S. Budiman.
Acara peluncuran GPIPS dan Rakor TPIP-TPID ini turut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Gubernur Jawa Timur, serta perwakilan Bulog, Bapanas, PT Pos Indonesia, dan perbankan.
