Aturan Baru China Cegah Perusahaan Barat Lepas Ketergantungan

detik.com
4 jam lalu
Cover Berita
Beijing -

Saat perusahaan-perusahaan Barat berupaya memindahkan produksi mereka dari China atau mengurangi pembelian komponen asal China demi mengurangi ketergantungan pada negara Tirai Bambu tersebut, hal ini disebut sebagai decoupling atau de-risking.

Mungkin awalnya kita sempat berpikir tidak ada yang dapat menghentikan negara-negara Barat untuk melakukan decoupling, tetapi nyatanya kita keliru.

Pihak berwenang China memblokir akuisisi senilai USD2 miliar (Rp34 triliun) dari Meta atas perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI), Manus, bulan lalu. Ini mengirimkan sinyal tegas bahwa bahwa kesepakatan yang bahkan disusun di luar perbatasan China tidak lepas dari intervensi pemerintah China.

Kantor pusat Manus ada di Singapura, tetapi berakar kuat di China. China memandang perusahaan tersebut sebagai salah satu aset strategis dalam persaingan AI global dan memblokir kesepakatan tersebut dengan alasan keamanan nasional China.

Hal tersebut lantas diikuti dengan langkah China yang dengan cepat memperkenalkan aturan baru terkait Keamanan Industri dan Rantai Pasokan, di akhir bulan April. Aturan baru ini memperkuat China untuk menghentikan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) membeli teknologi kelas atas yang dimilikinya.

Aturan baru cegah decoupling

Aturan baru tersebut, bagaimanapun, memiliki dampak yang jauh lebih luas. Pada praktiknya, Beijing memperingatkan pemerintah dan perusahaan asing agar tidak melakukan decoupling.

Pihak berwenang China kini dapat mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan asing yang memindahkan pabrik ke negara-negara lain seperti Vietnam atau India atau yang menarik kembali produksi ke negara asal mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut juga dapat dikenai denda dan masuk ke dalam daftar hitam rantai pasokan jika mematuhi pembatasan ekspor atau sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menargetkan entitas China.

"Hal ini dimaksudkan untuk menggagalkan langkah-langkah pengurangan risiko seperti yang diambil oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, termasuk Jerman, untuk mengurangi ketergantungan pada China," kata Rebecca Arcesati, seorang analis di Mercator Institute for China Studies (MERICS) kepada DW.

Berkaca pada pandemi, Uni Eropa maupun AS telah meningkatkan upaya untuk membuat rantai pasokan lebih tangguh dan kurang bergantung pada China. Banyak perusahaan asing telah mengurangi operasi perusahaannya di China. Sebagian produksi telah dipindahkan kembali ke negara asalnya.

Ketegangan perdagangan antara China dan Barat telah memanas selama bertahun-tahun, tetapi tarif perdagangan yang agresif dari Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang China pada tahun 2025 secara signifikan mempercepat pergeseran globalisasi menuju sistem perdagangan global yang lebih terpecah-pecah dan terbagi dalam blok-blok.

Eropa bertindak merespons dumpling China

Dihadapkan pada praktik dumping yang terjadi berulang kali atas barang-barang murah asal China dan dengan tarif Trump yang membuat pasar Eropa kian dibanjiri produk murah China, Uni Eropa pun mengambil langkah-langkah konkret untuk lebih melindungi perdagangannya.

Pada bulan Maret lalu, badan eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa, merilis rincian Undang-Undang Percepatan Industri (IAA) Uni Eropa. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut China, IAA bertujuan untuk mengurangi ketergantungan strategis Eropa terhadap barang dan investasi China serta melawan persaingan tidak sehat dari pesaing China, yang kerap mendulang untung lewat subsidi negara yang sangat besar.

Kebijakan yang saling bertentangan ini menempatkan perusahaan multinasional, terutama produsen mobil asal Jerman, dalam posisi yang semakin sulit. Perusahaan seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz sangat ingin melindungi pasar mereka yang sangat substansial di China.

Produsen mobil juga mendapat keuntungan dari produksi mobil mereka yang sebagian besar dilakukan di China, lalu diekspor ke wilayah lain. Di negara asalnya, para produsen mobil ini menghadapi tekanan untuk mengurangi ketergantungan pada komponen China sambil berusaha bersaing dengan kendaraan listrik China yang telah berkembang pesat.

Perusahaan dihadapkan pada dilema yang sulit

Jens Eskelund, Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China, menggambarkan aturan baru Beijing sebagai "perangkat ekstrateritorial" yang akan semakin menambah "kompleksitas perdagangan global."

"Bisa saja terjadi situasi di mana perusahaan terjebak di antara regulasi yang diberlakukan di AS atau Eropa dan di China, di mana mustahil untuk mematuhinya secara keseluruhan," kata Eskelund kepada DW.

Ada beberapa contoh kasus di mana China menekan perusahaan asing terkait rencana mereka untuk memindahkan sebagian produksi ke negara lain, kata analis MERICS Arcesati.

"Pemimpin China telah memutuskan cara terbaik memastikan kepemimpinan dalam teknologi adalah dengan membuat China lebih mandiri...dan agar dunia lebih bergantung pada China untuk rantai pasokan dan teknologi," jelasnya kepada DW.

Beijing telah menunjukkan kesiapannya memanfaatkan rantai pasokan sebagai senjata, dengan memperketat kontrol ekspor tahun lalu terhadap unsur tanah jarang dan mineral penting lainnya. Bahan-bahan tersebut sangat penting untuk produksi kendaraan listrik, sistem pertahanan, dan elektronik yang canggih.

China ingin melemahkan IAA?

Uni Eropa menghadapi tekanan yang semakin besar dari Beijing untuk melemahkan IAA. Beberapa negara anggota UE yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Beijing, termasuk Jerman, mengambil pendekatan yang lebih hati-hati.

Defisit perdagangan UE dengan China diperkirakan mencapai angka ekstrem yakni sebesar €360 miliar (Rp 7.400 triliun) pada tahun 2025, hal ini mungkin akan membuat Brussel kesulitan untuk tetap 'teguh', meskipun banyak analis memperingatkan pentingnya bagi Eropa untuk melindungi masa depan industrinya.

"Jika saya adalah pembuat kebijakan Eropa, saya akan...menggandakan upaya," kata Alice Garcia Herrero, Kepala Ekonom untuk Asia Pasifik di Bank Investasi Prancis Natixis kepada DW.

"Jika kita terus menerima ancaman dari China, ruang gerak kita akan semakin sempit."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid

width="1" height="1" />




(nvc/nvc)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BGN tegaskan pekerja SPPG wajib terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
• 19 jam laluantaranews.com
thumb
PBB sambut baik dialog antara AS dan China
• 11 jam laluantaranews.com
thumb
10 Hal yang Tak Boleh Dilanggar Nadiem Selama Jadi Tahanan Rumah
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
Harta Nadiem Makarim Naik Rp4,87 Triliun, Jaksa Duga Dari Korupsi Chromebook
• 11 jam laluviva.co.id
thumb
Rahasia Keuangan Keluarga Tetap Sehat, Mulai dari Komunikasi hingga Tabungan
• 6 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.