Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan beberapa waktu belakangan. Otoritas moneter dan fiskal pun berjibaku coba menstabilkan rupiah.
Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) milik Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah mencapai Rp7.496 per dolar AS pada Rabu (13/5/2026).
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menilai bahwa pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh kombinasi sentimen negatif dari eksternal dan internal.
Dari sisi eksternal, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda menjadi biang kerok utama.
Sementara itu, dari sisi domestik, siklus musiman disebut membebani pergerakan rupiah. Destry menjelaskan terdapat lonjakan permintaan dolar AS di pasar domestik yang didorong oleh kebutuhan korporasi untuk pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) dan repatriasi dividen, serta kebutuhan valas untuk penyelenggaraan ibadah haji.
Menghadapi tekanan ganda tersebut, Destry menyatakan bahwa otoritas moneter akan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Baca Juga
- Ekonom Ungkap Sektor Manufaktur Paling Rentan Tertekan Depresiasi Rupiah
- Rupiah Terus Melemah, Apindo: Margin Industri Manufaktur Tertekan
- BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Terpuruk ke Level Rp17.500
"BI akan terus berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward [DNDF], maupun Non-Deliverable Forward [NDF], sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada rupiah," jelas Destry dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Tak sampai situ, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan otoritas fiskal akan ikut membantu bank sentral. Bagaimanapun, pelemahan nilai tukar juga berdampak langsung ke keuangan negara.
Dalam APBN 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memakai asumsi nilai tukar di level Rp16.500 per dolar AS. Masalahnya, berdasarkan perhitungan sensitivitas APBN 2026, Kemenkeu memperkirakan setiap kenaikan Rp100 per dolar AS maka defisit bertambah sekitar Rp800 miliar.
Purbaya pun tidak menampik muncul kekhawatiran melebarnya defisit APBN 2026 akibat depresiasi rupiah yang terus berlanjut melampaui asumsi. Oleh sebab itu, bendahara negara mengungkapkan otoritas fiskal tidak akan tinggal diam.
"Kita akan mulai membantu besok, mungkin dengan masuk ke bond market [pasar obligasi]," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Intervensi lewat pasar obligasi itu tak terlepas dari fakta bahwa masih terjadi arus modal keluar (capital outflow) milik asing dari pasar surat berharga negara (SBN). Data Kemenkeu menunjukkan, dari awal tahun sampai dengan 24 April 2026, terjadi outflow modal asing sebesar Rp20 triliun dari pasar SBN.
Akibatnya, harga jual SBN turun. Masalahnya, jika harga SBN turun maka investor asing yang sudah memiliki SBN akan mengalami kerugian modal alias capital loss.
Kondisi tersebut mendorong mereka menjual kepemilikan SBN-nya, yang sebabkan outflow modal asing dan pada akhirnya berdampak negatif ke kurs rupiah.
Oleh sebab itu, Purbaya akan melakukan buyback atau pembelian kembali SBN. Menurutnya, pemerintah saat ini masih memiliki sejumlah kas menganggur seperti dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang bisa dipakai untuk mengeksekusi rencana tersebut.
Dengan permintaan SBN yang kembali meningkat akibat aksi buyback tersebut, diharapkan harga SBN kembali membaik sehingga mencegah keluarnya outflow modal asing lebih lanjut, yang pada gilirannya mendorong stabilitas rupiah.
Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu pun menyatakan Kemenkeu akan terus memantau pasar obligasi negara seiring dengan pelaksanaan intervensi langsung tersebut selama beberapa bulan ke depan.
"Nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Ini akan kontinyu ke depan, dan beberapa bulan ke depan kami akan jalan terus seperti ini," kata Purbaya usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).
