JAKARTA — Akademisi sekaligus pengamat sosial politik, Sam’un Jaja Raharja, mengajak masyarakat melihat berbagai persoalan Papua secara utuh dan tidak hanya dari satu sudut pandang. Polemik terkait film dokumenter Pesta Babi perlu disikapi secara jernih, proporsional, dan tidak emosional.
Film tersebut, kata dia, tetap memiliki nilai penting sebagai ruang refleksi publik. Namun, masyarakat juga perlu mencermati isi dan narasi yang dibangun dengan pendekatan kritis serta mempertimbangkan fakta di lapangan.
Demokrasi, ditegaskan Sam'un, tidak bisa dipahami sebatas hitam-putih. Demokrasi memberi ruang bagi kebebasan berekspresi, kritik, dan perbedaan pandangan, namun tetap menuntut tanggung jawab moral dari setiap pihak yang terlibat di ruang publik.
“Kebebasan memang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan juga harus disertai tanggung jawab moral, terutama apabila sebuah narasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ketidaksinkronan antara data dan fakta,” kata Sam’un dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/5/2026).
Baca Juga:Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan dan Stabilitas KawasanSam’un berpandangan bahwa karya seni, kritik, maupun dokumenter tidak semestinya dianggap sebagai ancaman. Jika sebuah karya memunculkan polemik atau perdebatan, maka hal tersebut seharusnya dijawab melalui dialog terbuka dan argumentasi yang sehat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ruang akademik tetap terbuka terhadap diskusi dan pertukaran gagasan. Menurutnya, pembatasan terhadap ruang diskusi justru akan menghilangkan fungsi utama kampus sebagai pusat intelektual.
“Kampus bukan ruang steril yang hanya boleh diisi pandangan seragam. Universitas hidup dari perdebatan, kritik, dan pertarungan gagasan. Kalau ruang diskusi dibatasi, maka kampus kehilangan fungsi intelektualnya,” katanya.
Namun, ia mengingatkan publik tetap perlu bersikap kritis dalam membaca isi dokumenter tersebut. Menurutnya, ada kemungkinan konstruksi narasi dan sudut pandang dalam film dibangun dari perspektif tertentu sehingga belum tentu menggambarkan kondisi Papua secara menyeluruh.
“Sebagai sebuah karya dokumenter, film ini sangat baik. Semoga menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” katanya.
Baca Juga:Polisi Bongkar Jaringan Illegal Drilling di Jateng, 3 Tersangka DitangkapDi sisi lain, ia juga mendorong masyarakat perlu melihat data pembangunan dan dukungan pemerintah terhadap Papua secara utuh, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga alokasi dana otonomi khusus yang terus diberikan pemerintah.
“Di sinilah masyarakat perlu menilai secara jernih. Dokumenter boleh menjadi ruang kritik, tetapi publik juga harus melihat data, konteks, dan realitas lapangan secara utuh agar tidak terjebak pada kesimpulan yang sepihak,” tuturnya.
Ia berharap polemik yang berkembang dapat menjadi momentum untuk memahami Papua secara lebih komprehensif. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan suatu karya, menurutnya hal itu sebaiknya dijawab melalui data dan argumentasi yang setara, bukan dengan membatasi ruang diskusi.
“Kalau sebuah karya dianggap keliru, jawab dengan argumentasi. Kalau ada data yang kurang lengkap, lengkapi dengan data. Demokrasi tidak dibangun dengan membungkam perbedaan, tetapi dengan keberanian menghadapinya secara terbuka,” ujarnya.
Baca Juga:6 Alasan Menagapa Polytron Fox-200 Jadi Salah Satu Motor Listrik TerbaikSam’un menegaskan kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Selain itu, ia menekankan bahwa negara terus hadir di Papua, termasuk melalui pembangunan Jalan Trans Papua dan penyaluran dana otonomi khusus yang mencapai Rp192,55 triliun selama periode 2016–2026.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa negara terus hadir dan berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
#nasional
