Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India khususnya di wilayah Delhi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama dua hari dalam seminggu. Kebijakan lain juga diberlakukan seperti melarang perjalanan dinas ke luar negeri bagi seluruh pejabat.
Tidak lain, hal itu untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi pengeluaran devisa negara di tengah krisis energi yang dipicu oleh konflik di Asia Barat.
Ketua Menteri Delhi Rekha Gupta mengumumkan serangkaian kebijakan penghematan tersebut melalui kampanye publik bertajuk "Mera Bharat, Mera Yogdaan". Ia memastikan bahwa Departemen Tenaga Kerja akan mengawasi implementasi aturan tersebut agar pengurangan konsumsi bensin dan diesel dapat tercapai secara maksimal.
"Sebagai bagian dari rencana ini, perusahaan swasta akan disarankan untuk mengizinkan karyawan bekerja dari rumah selama dua hari seminggu jika memungkinkan, sementara kantor pemerintah juga akan mengadopsi pengaturan serupa. Departemen Tenaga Kerja akan memantau implementasi di sektor swasta," ujarnya dilansir Hindustan Times, Kamis (14/5/2026).
Adapun, kebijakan tersebut muncul sebagai respons atas imbauan Perdana Menteri India Narendra Modi yang meminta warga membatasi perjalanan tidak penting dan mengonsumsi bahan bakar secara bijak. Gangguan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz akibat situasi geopolitik menjadi faktor utama yang dikhawatirkan dapat memperburuk ketahanan energi nasional.
"Pemerintah juga memutuskan untuk memperkenalkan jam kantor bertahap guna mengurai kemacetan sekaligus menghemat bahan bakar," lanjutnya.
Selain WFH, pemerintah setempat juga menyetop pembelian kendaraan dinas baru berbahan bakar bensin, diesel, maupun hibrida selama enam bulan ke depan. Suhu pendingin ruangan (AC) di kantor instansi pemerintah juga wajib diatur pada kisaran 24°C hingga 26°C guna menekan konsumsi listrik nasional.
"Masyarakat diimbau untuk merayakan satu hari tanpa kendaraan setiap minggu dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada akhir pekan," paparnya.
Terkait efisiensi anggaran, larangan perjalanan dinas ke luar negeri bagi menteri dan pejabat ditetapkan berlaku selama satu tahun penuh. Pemerintah juga memutuskan untuk meniadakan penyelenggaraan acara publik dan konferensi besar dalam tiga bulan ke depan guna memangkas pengeluaran fiskal.
"Langkah-langkah tersebut mencakup pejabat pemerintah dan menteri yang melakukan perjalanan dengan metro pada hari Senin," pungkasnya.
(hoi/hoi) Add as a preferred
source on Google
