WACANA mengganti nama Jawa Barat menjadi “Tatar Sunda” kembali mengemuka. Ini bukan isu baru, melainkan diskursus lama yang sesekali muncul ke permukaan ketika sentimen identitas budaya menguat.
Di satu sisi, usulan ini dipandang sebagai upaya memuliakan akar sejarah dan kebudayaan Sunda.
Namun di sisi lain, ia mengundang pertanyaan mendasar: apakah pergantian nama provinsi sungguh menjadi kebutuhan publik yang mendesak, atau sekadar simbolisme politik yang dibungkus romantisme sejarah?
Nama daerah bukan sekadar label administratif. Ia memuat identitas, sejarah, aspek hukum, bahkan konsekuensi politik.
Mengubah nama provinsi berarti menyentuh fondasi legal pembentukannya sebagai daerah otonom.
Baca juga: Cacat Logika Wacana Alih Status PPPK ke PNS
Nama Jawa Barat tercantum dalam undang-undang pembentukan provinsi sejak awal kemerdekaan tahun 1945.
Karena itu, perubahan nama bukan keputusan gubernur atau DPRD semata, melainkan harus melalui revisi undang-undang oleh pemerintah pusat bersama DPR RI. Prosesnya panjang, kompleks, dan penuh konsekuensi.
Persoalannya, dalam praktik pemerintahan, perubahan nama hampir tidak pernah otomatis mengubah nasib rakyat.
Sejarah memberikan pelajaran. Papua pernah bernama Irian Barat ketika berintegrasi ke dalam NKRI, lalu jadi Irian Jaya pada era Suharto saat Orde Baru, kemudian Papua di masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Nama berganti, tetapi problem kesejahteraan, kemiskinan, ketimpangan, dan konflik sosial tidak serta-merta selesai.
Nama baru tidak pernah menjadi jaminan kemajuan. Ia hanya kemasan, sementara isi pembangunan ditentukan oleh kebijakan, anggaran, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Di sinilah penting membedakan antara politik identitas dan politik kesejahteraan. Jika tujuan utama adalah menguatkan budaya Sunda, resepnya bukan mengganti nama provinsi.
Pemerintah cukup memperkuat program kebudayaan: pendidikan bahasa Sunda, pelestarian kesenian, revitalisasi kampung adat, perlindungan situs sejarah, serta dukungan anggaran yang nyata.
Budaya tidak tumbuh dari papan nama kantor gubernur, melainkan dari kebijakan yang hidup di sekolah, desa, dan ruang publik.
Satu lagi yang perlu diingat, Jawa Barat bukan hanya milik etnis Sunda. Ia juga dihuni masyarakat Cirebon, Betawi perbatasan, pendatang dari berbagai daerah, bahkan komunitas nasional yang menjadikan provinsi ini sebagai ruang hidup bersama.
Baca juga: Memahami Anatomi Keresahan Rakyat
