Oleh: Ihwan Kadir, Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL)
Ada sesuatu yang mulai terasa ganjil dalam arah hilirisasi nikel Indonesia hari ini. Di depan publik, pemerintah bicara tentang nasionalisme, tentang kedaulatan sumber daya alam, tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah.
Tetapi ketika ada perusahaan nasional murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat, dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin.
Dan nama yang hari ini paling layak dimintai jawaban atas paradoks itu adalah Bahlil Lahadalia. Karena di tangan Bahlil, hilirisasi berubah menjadi panggung besar nasionalisme industri.
Namun di saat bersamaan, keresahan mulai menjalar pelan di kawasan-kawasan lingkar tambang. Bukan keresahan elite. Tetapi keresahan rakyat biasa.
Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya:
kalau industri melambat, kami harus makan apa?
Di Morowali Utara, perlambatan industri smelter mulai berdampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang. Sejumlah kios dilaporkan terancam tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gejolak PHK pekerja kontrak.
Di Kolaka Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat operasi berhenti.
Sementara di berbagai wilayah industri nikel, tren PHK mulai menghantui. Empat smelter besar di Sulawesi dilaporkan menghentikan sebagian lini produksi akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global.
Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia bahkan menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu.
Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang.
Dan sekarang pemerintah justru bicara tentang pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global.
Pertanyaannya sederhana:
apakah pemerintah benar-benar menghitung dampak sosial dari kebijakan ini?
Di Jakarta, pengurangan RKAB mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik. Tetapi di lingkar tambang, itu berarti:
cicilan motor terancam macet, anak sekolah bisa berhenti kuliah,
rumah makan kehilangan pelanggan,
dan ekonomi desa bisa lumpuh perlahan.
Inilah yang sering tidak terlihat dalam pidato-pidato nasionalisme.
Bahwa industri nikel hari ini bukan sekadar soal hilirisasi dan devisa negara.
Ia sudah menjadi denyut hidup masyarakat kawasan tambang.
Ironisnya, di tengah badai itu, perusahaan nasional murni justru terlihat paling rapuh. Ceria Group, melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka adalah contoh nyata PMDN yang mencoba berdiri di tengah dominasi modal asing. Statusnya bukan hanya merupakan PMDN, PSN, tetapi juga sekaligus Objek Vital Nasional.
Dan justru karena itulah publik mulai mempertanyakan:
mengapa negara tidak terlihat lebih agresif melindungi industri nasionalnya sendiri?
Semua orang tahu: perusahaan asing punya bantalan modal global.
Mereka punya akses bank internasional.
Mereka punya supply chain lintas negara.
Mereka punya daya tahan panjang.
Tetapi PMDN seperti Ceria? Mereka bertarung sambil menjaga napas. Siapa yang berkewajiban membantunya kecuali Negara? Dan di sinilah luka itu mulai terasa dalam.
Negara begitu keras bicara tentang kedaulatan ekonomi, tetapi ketika ada industri nasional yang benar-benar mencoba membangun “Smelter Merah Putih”, dukungan nyata terasa tidak sebanding dengan risiko yang mereka tanggung.
Nasionalisme akhirnya terdengar seperti slogan yang kehilangan keberpihakan. Padahal, nasionalisme sejati itu bukan sekadar melarang ekspor mentah.
Nasionalisme sejati adalah:
memastikan anak bangsa tidak tumbang lebih dulu di rumahnya sendiri.
Sebab kalau perusahaan nasional mulai melemah, lalu masyarakat lingkar tambang mulai resah, sementara pemain asing tetap bertahan dengan kekuatan modalnya, maka sejarah akan mencatat ironi paling pahit dalam hilirisasi Indonesia: negara terlalu sibuk meneriakkan “Merah Putih”, tetapi gagal menjaga rakyat dan industri nasional yang benar-benar sedang memikulnya. Gagal menjaga Merah Putih-nya sendiri.(*)
