HARI-hari selepas tragedi Trisakti, Jakarta, 12 Mei 1998, kami berkumpul di kampus Universitas Padjadjaran di jalan Dipati Ukur, Bandung.
Waktu itu kami mengecam meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti dalam demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.
Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie menjadi korban rezim Soeharto yang kejam.
Empat pemuda yang tewas itu tertembak di dalam kampus Trisakti karena terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada (www.trisakti.ac.id).
Mahasiswa di kota-kota besar di Tanah Air marah, tak terkecuali kami yang merapatkan barisan di kampus pusat Unpad di jalan Dipati Ukur Bandung.
Bagi mahasiswa, tragedi itu seolah menjadi 'panggilan sejarah' untuk meneriakkan satu hal lebih kuat dan nyaring: Turunkan Soeharto--penguasa yang telah 32 tahunan berkuasa.
Di mata kami saat itu, Soeharto memang terpilih lewat pemilihan umum yang teratur saban lima tahun.
Namun, pemilu pada masa Orde Baru adalah proses elektoral yang tidak menjelaskan demokrasi telah tegak.
Baca juga: Diplomasi Bebek Lumpuh Trump ke Beijing
Semacam demokrasi seolah-olah--sekadar tertib prosedur, tapi diduga penuh intimidasi dan rekayasa.
Partai politik pemenang pemilu juga yang itu-itu saja. Dan presiden yang terpilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah tokoh nasional yang ini-ini terus: Soeharto.
Soeharto, pada masa itu dikritik oleh sebagian Indonesianis sebagai Raja Jawa, baru dua bulan terpilih lagi lewat Sidang Umum MPR, Maret 1998.
Legitimasi politiknya tinggi dan seharusnya "jenderal yang suka tersenyum" itu menamatkan pemerintahan hingga 2003.
Petaka terbuka. Krisis moneter--juga menimpa sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur-- menggerogoti kekuasaan Soeharto.
Pada Januari 1998, rupiah sudah jatuh ke level Rp 17.000 per dolar AS. Bandingkan dengan kurs rupiah di bulan Juni 1997 yang masih dalam kisaran Rp 2.441 per dolar AS (Kompas.id, 4/4/2025). Itu berarti rupiah nyungsep hampir tujuh kali lipat.
Sebelum tragedi Trisakti, Soeharto mengumumkan kebijakan tak populer pada pekan sebelumnya.
Pada 4 Mei 1998, ia menaikkan harga bensin menjadi Rp 1.200 per liter. Keputusan ini menerbitkan kepanikan di kota-kota besar.
Saya masih ingat antrean masyarakat di pom bensin atau SPBU di sekitar Cicaheum, Bandung.
Dulu, di sini tegak terminal yang menghubungkan Bandung dengan kota-kota di Jawa.
Kira-kira 15-20 kilometeran dari Cicaheum ini berdiri kampus Unpad Jatinangor yang dihuni sejumlah fakultas.
Orde Baru sangat sadar bahwa kampus lebih baik dijauhkan--kalau bukan 'diasingkan' dari kota agar tidak mengganggu pemerintahan daerah dengan demonstrasi-demonstrasi.
Dan langkah menaikkan harga BBM itu harus disesali Soeharto karena kebijakan tersebut ikut mendorong kemarahan publik.
Seterusnya krisis berlipat mengguncang Indonesia. Krisis moneter naik menjadi krisis ekonomi, lalu memercik krisis politik dan sosial. Indonesia diterjang chaos hebat.
Krisis saat itu mengakibatkan anarki di pasar. Harga kebutuhan pokok meroket. Isi dompet rakyat jebol dihantam inflasi.
Bayangan hidup enak di zaman Soeharto harus gulung tikar--kurang tiga tahun setelah Indonesia memperingati HUT ke-50.
Mahasiswa meneriakkan agar pemimpin nasional diganti karena tidak lagi sanggup mengendalikan keadaan.
Baca juga: Feodalisme Dewan Juri
Terlebih selama 32 tahun Soeharto memerintah dengan otoriter bertopang pada tiga pilar: militer (ABRI/TNI), Golongan Karya dan Birokrasi.
