Tak Gentar Polemik, ITS Justru Gelar Bedah Film “Pesta Babi” untuk Uji Pola Pikir Kritis Mahasiswa

SURABAYA, 14 Mei 2026 – Di tengah maraknya polemik dan pembubaran agenda nonton bareng film Pesta Babi di sejumlah daerah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) justru mengambil langkah berani dengan menghadirkan ruang diskusi terbuka. Melalui bedah film yang diselenggarakan oleh Departemen Studi Pembangunan ITS pada Rabu (13/5) malam, kampus yang dijuluki Kampus Pahlawan ini menegaskan perannya sebagai wahana dialektika konstruktif bagi mahasiswa.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) ini merupakan bagian dari mata kuliah Kajian Agraria, yang sejalan dengan isu yang diangkat dalam film tersebut. Dengan menghadirkan dua narasumber dari perspektif berbeda – Ambrosius Harto Manumoyoso, jurnalis senior Harian Kompas, dan Khairun Nisa, SIP MA, dosen Studi Pembangunan ITS – diskusi berlangsung secara akademik dan jurnalistik.

Film Sebagai Studi Kasus Kebijakan Publik

Alih-alih melihat film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono itu semata sebagai sesuatu yang kontroversial, ITS menempatkannya sebagai media pembelajaran konstruktif untuk menguji pola pikir sistematis, kritis, dan multidimensional. Film yang mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua dinilai mampu memperkaya cara pandang mahasiswa terhadap kebijakan publik yang berlaku.

Khairun Nisa, dosen yang akrab disapa Icha, menegaskan bahwa setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up. Menurutnya, penting bagi pembuat kebijakan untuk selalu mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan pasti memiliki trade-off sehingga mustahil memuaskan seluruh pihak secara sempurna. Namun setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial,” ujarnya.

Icha menjelaskan konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser melalui tiga dimensi: keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi. “Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Harapan untuk Calon Pengambil Kebijakan

Melalui diskusi ini, Icha berharap mahasiswa mampu memiliki kemampuan argumentasi serta pola pikir kritis ketika nantinya diposisikan sebagai pengambil kebijakan. “Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Kekuatan Film Dokumenter dan Provokasi Sehat

Sementara itu, Ambrosius Harto Manumoyoso (Ambro) menyoroti bahwa film dokumenter merupakan media yang mampu membangun kesadaran publik terhadap suatu gagasan. Film dokumenter pada umumnya bersifat investigatif, menampilkan gambaran nyata dari kondisi yang terjadi di lapangan.

Jurnalis senior ini juga menilai aspek provokatif dalam film dokumenter sebagai hal yang wajar dan justru perlu dikritisi secara sehat. “Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan,” jelasnya.

Kampus Adalah Ruang Eksplorasi Ide

Menutup sesi diskusi, Ambro menegaskan bahwa kampus adalah ruang yang tepat untuk mengeksplorasi ide, gagasan, maupun kritik dari sudut pandang akademik. “Segala bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik itu sendiri,” pungkasnya.

Melalui forum diskusi ini, ITS menegaskan komitmennya sebagai ruang akademik yang terbuka terhadap pertukaran gagasan dan pengembangan nalar kritis mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami kebijakan dari sisi teknokratis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dalam membaca dinamika pembangunan di masyarakat.

Langkah ini sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama poin ke-4 (Pendidikan Berkualitas), ke-10 (Mengurangi Kesenjangan), ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta ke-15 (Ekosistem Daratan).