Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi yang berakar dari persoalan pelayanan publik.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan Ombudsman RI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi celah terjadinya praktik korupsi dan maladministrasi di sektor pelayanan publik.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan tindak pidana korupsi masih banyak terjadi di sektor pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, meski sistem pelayanan publik saat ini terus berkembang melalui digitalisasi, potensi terjadinya rasuah tetap masih terbuka.
“Korupsi umumnya melibatkan uang negara, baik dari APBN maupun APBD, dengan berbagai bentuk seperti uang perjalanan dinas atau pengadaan barang dan jasa. Modusnya pun sudah dikenali, yang dikelompokkan dalam tujuh kategori, seperti penyuapan dan konflik kepentingan,” kata Setyo.
Perizinan hingga Bansos Jadi Sektor Rawan KorupsiDalam audiensi tersebut, KPK dan Ombudsman turut membahas sektor-sektor pelayanan publik yang dinilai paling rawan terjadi penyimpangan.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain:
-
Pertanahan
-
Perizinan
-
Pendidikan
-
Kesehatan
-
Bantuan sosial
-
Pengadaan barang dan jasa
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan sektor-sektor tersebut selama ini menjadi laporan terbanyak yang diterima Ombudsman.
Menurut dia, praktik maladministrasi yang terjadi dalam pelayanan publik berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, hingga konflik kepentingan.
“Praktik maladministrasi dalam pelayanan publik perlu terus diawasi agar tidak membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun konflik kepentingan,” ujar Syafrida.
KPK Soroti Akar Masalah di BirokrasiWakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menilai berbagai persoalan pelayanan publik di Indonesia kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri.
Ia menyebut keterbatasan anggaran, birokrasi yang kaku, hingga sistem yang masih membuka ruang penyimpangan menjadi penyebab pelayanan publik belum berjalan optimal.
Karena itu, menurut Fitroh, reformasi budaya birokrasi harus menjadi perhatian serius agar pelayanan publik bisa lebih transparan, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
