Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, buka suara merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status ibu kota negara.
Romy menegaskan bahwa putusan tersebut harus dihormati oleh semua pihak sebagai bentuk kepastian konstitusi.
Berdasarkan putusan MK, secara hukum tata negara, Jakarta masih berstatus sah sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Status ini akan terus melekat hingga pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan resmi pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Romy menilai putusan MK tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan proses transisi secara lebih realistis, bertahap, dan sesuai dengan kesiapan nasional.
Baca Juga: Ikuti Putusan MK, Pramono: Jakarta Tetap Berstatus Ibu Kota Negara
"Jakarta tetap memiliki posisi yang sangat kuat sebuah ibu kota negara dan pusat bisnis," katanya.
Terkait arah pengembangan IKN ke depan, Romy mengusulkan agar kawasan tersebut difokuskan sebagai pusat pemerintahan strategis sekaligus green capital (ibu kota hijau) kebanggaan Indonesia.
Menariknya, ia juga menyarankan agar kawasan Istana Negara di IKN difungsikan sementara waktu layaknya istana kepresidenan di daerah lain seperti Istana Bogor atau Istana Tampaksiring.
Lebih lanjut mengenai skenario pemindahan instansi pemerintahan, Romy menilai tidak semua kementerian harus dipindah secara bersamaan.
Menurutnya, kementerian yang paling relevan dan mendesak untuk dipindahkan lebih awal ke IKN adalah kementerian yang beririsan langsung dengan konsep tata ruang Kalimantan, seperti sektor lingkungan hidup, energi, kehutanan, dan pertanian.
Sementara proses transisi IKN terus dimatangkan, Romy meyakini bahwa posisi Jakarta tidak akan melemah.
Jakarta dinilai tetap memiliki rekam jejak dan infrastruktur yang sangat kuat untuk menopang statusnya saat ini sebagai ibu kota negara, sekaligus urat nadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan nasional.
