Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Anggota DPRD Jember, Jawa Timur Achmad Syahri Assidiqi dan Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Sutiawan. Kedua legislator lokal ini dianggap mencemarkan nama baik partai. Publik bahkan menilai ini adalah contoh dari arogansi politisi lokal yang harus diatasi.
Dalam beberapa hari terakhir, publik dihebohkan oleh rekaman video kelakuan Syahri yang kedapatan bermain gim di ponsel sambil merokok. Sekilas itu adalah hal yang wajar, namun menjadi tidak biasa dan memicu reaksi keras publik karena dia lakukan saat rapat di DPRD Jember, Senin (11/5/2026).
Lebih miris lagi, rapat saat itu membahas anggaran kesehatan serta masalah tengkes, campak, dan isu kesehatan lainnya bersama dinas dan instansi terkait. Lantas, video itu berujung reaksi keras warganet dengan berbagai macam tanggapan.
Dalam sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (15/5/2026), Syahri datang bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jember, Ahmad Halim. Saat putusan dibacakan, sidang dipimpin oleh Fikrah Auliurrahman dan didampingi Yunico Syahrir, Dolfie Rompas, Sutra Dewi, dan Juliana Panjaitan.
Syahri disebutkan melanggar sejumlah aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari partai berlambang kepala burung garuda ini, mulai dari yang berkaitan dengan kehormatan partai, martabat, dan kekompakan partai. Selain itu, berkaitan dengan pribadi anggota yang harus bertindak dengan sopan, disiplin, dan rendah hati.
Atas pelanggaran itu, Majelis Hakim memutuskan Syahri mendapatkan hukuman berupa teguran keras dan terakhir. “Apabila di kemudian hari saudara Achmad Syahri Assidiqi kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember,” ujar hakim.
Dengan senyum tipis, dia keluar dari ruang sidang. Di hadapan kerumunan wartawan, dia menyampaikan lagi permohonan maaf dengan suara yang pelan.
“Saya akan taat dengan putusan Mahkamah Partai. Saya menyesal, saya mohon maaf, khilaf saja saya sebagai manusia biasa,” ungkapnya.
Namun, saat ditanya alasan kenapa dia merokok dan bermain gim dengan ponselnya saat rapat, Syahri tidak menjawab. Bahkan, pertanyaan terkait apakah tindakan serupa pernah dia lakukan sebelumnya juga tidak ditanggapi. ”Ta sudah, saya cukup menyesal sekali, tidak akan mengulangi,” tuturnya sambil menjauh.
Saya akan taat dengan putusan Mahkamah Partai. Saya menyesal, saya mohon maaf, khilaf saja saya sebagai manusia biasa.
Ahmad Halim yang juga turut hadir dalam siang juga meminta maaf. Ketua DPC Partai Gerindra Jember ini juga mengingatkan kembali teguran partai kepada Syahr. Saat ditanya tentang sanksi dari DPRD Jember, dia menyebut semua masih dalam proses pemeriksaan, dan dia juga tidak menjawab saat ditanya tanggapan dari tindakan dari anak buahnya ini.
“Ada pemeriksaan, jadi masih belum (sanksi dari DPRD). Kita tunggu salingan putusannya,” kata Ahmad Halim yang juga menjabat Ketua DPRD Jember.
Pada hari yang sama, Majelis Kehormatan Partai Gerindra juga memberikan teguran keras kepada Iman Sutiawan. Pada sidang yang dipimpin M Maulana Bungaran, majelis memutuskan Iman terbukti melanggar AD/ART Partai Gerindra terkait nama dan kehormatan serta disiplin partai.
“Memberikan hukuman teguran tertulis kepada Saudara Iman Sutiawan, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri,” kata Maulana saat membacakan amar putusan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai perilaku kedua politisi lokal ini menunjukkan arogansi saat memegang kekuasaan. Jika ini dibiarkan, maka tidak heran bentuk kesombongan para ‘Wakil Rakyat’ ini hadir hingga di tingkat nasional.
Pada 2025, tindakan arogansi anggota DPR berujung pada demonstrasi besar-besaran antara Agustus-September. Saat itu, selain mengkritisi sejumlah kebijakan hingga alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, publik juga menyoroti gaya komunikasi sejumlah anggota dewan yang dinilai arogan dan tidak berempati terhadap kesulitan rakyat.
“Maka aksi-aksi arogan politisi apalagi dari partai penguasa memang perlu segera diatasi sehingga tidak berkembang luas memicu kemarahan rakyat,” kata Lucius saat dihubungi terpisah.
Partai Gerindra, lanjut Lucius, sepertinya sadar terhadap kecenderungan tersebut lahir dari para politisi lokal ini. Oleh karena itu, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini langsung memprosesnya karena bakal dapat berdampak pada citra partai dan Presiden.
“Gerindra nampaknya sadar juga bahwa ada kecenderungan kekuasaan yang super, yang belakangan mulai mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat. Maka, aksi-aksi arogan politisi apalagi dari partai penguasa memang perlu segera diatasi sehingga tidak berkembang luas memicu kemarahan rakyat,” papar Lucius.
Tidak hanya kepada Gerindra, Lucius juga mengingatkan partai-partai di Indonesia harus lebih memperhatikan para kadernya. Proses rekrutmen yang cenderung pragmatis, lanjutnya, akan menghasilkan para politisi arogan dan bertindak semaunya. Mereka merasa berkuasa karena akses keluarga hingga uang, bukan berasal dari amanat rakyat.
“Keberadaan mereka sebagai anggota DPRD nampaknya bukan hasil sebuah proses penggemblengan kader yang memadai. Mereka muncul dari kemudahan mendapatkan akses. Tak mengherankan, jika akhirnya setelah menjabat, mereka bertindak sesuka hati,” kata Lucius.
Serial Artikel
Demo Besar dan Momen Pengingat untuk Mendengar Suara Rakyat
Seluruh lembaga negara yang diatur oleh konstitusi tidak boleh lupa bahwa kedaulatan sejatinya berada di tangan rakyat.
