Kabupaten Gowa tercatat sebagai daerah dengan pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertinggi di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2025. Capaian tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dengan persentase penerbitan PBG mencapai 95,03 persen.
Capaian tersebut turut diapresiasi oleh Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Dia menyebut Gowa juga mencatat persentase penolakan terendah dalam hal pengurusan PBG, yakni 0,34 persen.
"Kami ingin masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, jelas, dan lebih mudah dijangkau. Pengurusan PBG harus membantu masyarakat, bukan membuat masyarakat kesulitan," ujar Husniah dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Selain itu, Pemkab Gowa juga menunjukkan penguatan pelayanan publik di sektor perizinan bangunan. Capaian itu terutama dalam mempercepat proses administrasi, pendampingan masyarakat, dan penyederhanaan layanan berbasis digital.
Menurut Husniah, pembenahan pelayanan pihaknya selama ini dilakukan secara bertahap melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Layanan digital melalui SIMBG agar proses permohonan dapat berjalan lebih efisien juga terus dioptimalkan.
"Pelayanan yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Saat prosesnya semakin mudah dan transparan, masyarakat juga semakin tertib mengurus legalitas bangunannya," lanjutnya.
"Ini berkaitan dengan perlindungan masyarakat juga. Bangunan yang terdata dan memiliki legalitas akan memudahkan pemerintah dalam melakukan penataan dan pengawasan pembangunan di daerah," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gowa, Abdullah Sirajuddin, mengatakan pihaknya terus memperkuat pelayanan dengan mempercepat proses verifikasi dan meningkatkan pendampingan kepada masyarakat.
"Kami berupaya memastikan setiap permohonan dapat diproses lebih cepat dengan tetap mengikuti standar teknis yang berlaku," ujar Abdullah.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tersebut juga diharapkan berdampak terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PBG pada tahun 2025 dengan target capaian sebesar Rp 4 miliar. Capaian itu 100 persen dari target yang ditetapkan.
"Pendampingan juga terus dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami tahapan dan persyaratan pengurusan PBG," jelasnya.
(prf/ega)
