Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Maret 2026 diklaim masih menjadi penopang utama stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan global dan potensi kenaikan inflasi.
Berdasarkan rilis resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, realisasi pendapatan negara di wilayah tersebut mencapai Rp3,19 triliun atau 15,10% dari target APBN 2026.
Kepala DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto menyebut penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama kinerja fiskal daerah pada triwulan I/2026.
“Penerimaan pajak menjadi kontributor utama sebesar Rp2,42 triliun atau 14,28% dari target, didukung oleh peningkatan setoran PPN dan PPh 21 seiring aktivitas ekonomi pada sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet,” katanya dalam rilis tersebut, dikutip Jumat (15/5/2026).
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp61,49 miliar atau 3,53% dari target. Angka itu mengalami kontraksi 67,27% secara tahunan.
Rahmadi menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya harga patokan ekspor dan volume ekspor komoditas unggulan Sumsel.
Baca Juga
- BRK Syariah Cetak Laba Rp110,26 Miliar per Kuartal I/2026
- Kepri Dorong Optimalisasi Participating Interest Migas untuk Perkuat Ekonomi Daerah
- Perkuat Penanganan Bencana, Bank Sumut Serahkan Bantuan Rp4,46 Miliar ke Pemprov
“Sementara itu, PNBP terealisasi sebesar Rp713,77 miliar atau 28,88% dari target, terutama berasal dari layanan BLU sektor kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Dari sisi belanja negara, imbuh Rahmadi, realisasi APBN di Sumsel mencapai Rp9,51 triliun atau 24,92% dari pagu anggaran.
Secara terperinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2,91 triliun atau 19,29% dari target dan tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif, didorong peningkatan belanja pegawai dan belanja modal akibat low base effect,” kata Rahmadi.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp6,59 triliun atau 28,62% dari pagu. Meski mengalami kontraksi akibat penurunan alokasi nasional, TKD disebut tetap menopang pembiayaan layanan publik daerah, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Nonfisik.
Pada sisi APBD, kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumsel hingga triwulan I/2026 juga dinilai masih on track atau sesuai ekspektasi.
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,41 triliun atau 14,48% dari target, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp4,74 triliun atau 12,07%.
“Pertumbuhan pendapatan daerah didorong oleh peningkatan signifikan PAD serta transfer dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
