Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memanggil pulang dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementeriannya yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Keduanya diduga terlibat pelanggaran etik hingga kasus dugaan suap.
Dody mengungkapkan, satu ASN yang sedang menjalani pendidikan di Jepang diduga terseret persoalan suap. Sementara satu ASN lain yang berada di London disebut bermasalah secara etik karena kerap melakukan flexing hingga menghina program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jadi memang ada dua ASN kita yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap. Ada satu lagi yang di London. Masalah etik tuh," ujar Dody kepada wartawan di Wonosobo, Jumat (15/5/2026).
Menurut Dody, ASN yang berada di Jepang sudah dipanggil dan diperiksa aparat penegak hukum (APH). Kementerian PU, kata dia, hanya memfasilitasi proses pemanggilan tersebut.
- Prabowo Rapat Sama AHY-Danantara Hingga Malam, Bahas Megaproyek Ini
- Menteri PU Siapkan Rp 4 T Bangun Flyover-Underpass di Perlintasan KA
"Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya," katanya.
Sementara itu, ASN yang berada di London masih dalam proses pemulangan ke Indonesia. Dody memperkirakan ASN tersebut tiba di Tanah Air pada akhir pekan ini untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
"Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," ujarnya.
Dody menegaskan, kedua ASN tersebut diketahui menerima beasiswa yang dibiayai negara. Karena itu, ia menilai dugaan tindakan mereka berpotensi melukai perasaan masyarakat yang telah membiayai pendidikan para ASN melalui pajak.
"ASN itu kan dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan berbagai macam kategori. Ada yang punya, ada yang enggak punya. Kalau begitu tuh pasti akan melukai hati masyarakat, terutama yang mungkin menengah ke bawah," katanya.
Kementerian PU saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan internal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Setelah proses selesai, Dody memastikan sanksi akan dijatuhkan kepada kedua ASN tersebut.
"Biar diperiksa dulu sama teman-teman dari BPSDM. Nanti kemudian kita akan ada sanksinya," tutur Dody.
(tfa) Add as a preferred
source on Google
